Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk tanggung jawab administratif dan wujud keterbukaan kepada masyarakat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban hukum.
“Prinsip transparansi itu sudah menjadi ketentuan dalam peraturan. Jika desa tidak melaksanakannya, hal tersebut bisa mengganggu proses penyaluran dana desa,” ujar Arianto pada Sabtu (21/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa setiap desa diwajibkan menyusun dan menampilkan infografis anggaran di kantor desa atau tempat umum lainnya. Infografis ini menjadi indikator bahwa desa telah menjalankan pengelolaan keuangan secara terbuka dan akuntabel.
“Infografis ini menunjukkan bahwa desa telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam regulasi. Kami selalu mendorong desa untuk melaksanakan hal ini,” katanya.
Lebih lanjut, Arianto menegaskan bahwa bentuk pelaporan keuangan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Karena itu, desa-desa yang belum menyusun infografis diminta segera menindaklanjuti agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
“Saya meminta desa-desa yang belum menyusun infografis transparansi anggaran agar segera melakukannya. Jika tidak, akan ada kendala dalam pelaksanaan program di desa mereka,” tegasnya.
Terkait dengan program dana RT sebesar Rp50 juta, Arianto menyebut bahwa mekanisme pelaporannya berbeda dengan desa. Meskipun tidak diwajibkan secara formal membuat infografis, DPMD Kukar tetap mengapresiasi jika ada RT yang mengambil inisiatif melakukan hal tersebut.
“Kalau ada RT yang membuat infografis penggunaan dana, baik Rp20 juta maupun Rp50 juta, itu menjadi nilai tambah yang patut diapresiasi,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa di tingkat RT, prinsip transparansi dapat diwujudkan melalui musyawarah warga dan pelaporan langsung kepada masyarakat. Walaupun tidak diatur secara tertulis, kesadaran untuk terbuka tetap menjadi tolok ukur tata kelola yang baik.
“Semakin tinggi kesadaran RT dalam menyampaikan informasi kepada warganya, maka semakin baik pula kualitas tata kelola yang ditunjukkan,” pungkasnya.








