Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan aset desa selama dua hari, pada 23 hingga 24 Juni 2025, di Hotel Haris Samarinda.
Kegiatan ini diikuti oleh puluhan perangkat desa dari berbagai kecamatan di Kukar, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam aspek tata kelola aset secara akuntabel dan transparan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pencatatan dan pelaporan aset desa masih memerlukan perhatian serius.
“Bimtek ini merupakan upaya DPMD Kukar untuk melakukan evaluasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pengelolaan aset, berjalan secara optimal,” ujar Arianto pada Selasa (24/6/2025).
Ia menuturkan, saat ini pengelolaan aset desa sudah difasilitasi dengan aplikasi SIPADE (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa) berbasis digital, yang bisa digunakan secara daring maupun luring.
Namun, DPMD Kukar mendorong agar penggunaan dilakukan secara daring sesuai amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 yang mulai diberlakukan sejak 7 Mei 2024.
Permendagri terbaru tersebut mempertegas definisi aset desa, kewenangan kepala desa, hingga tata cara pemindahtanganan dan pelaporan aset. Regulasi ini juga mewajibkan pelaporan semesteran, inventarisasi lima tahunan, serta penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan Kemendagri.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan dan aset adalah dua sisi yang saling terkait. Saat desa membangun gedung atau membeli lahan, itu menjadi aset desa yang harus tercatat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa aset desa yang telah dibangun seyogianya tak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan desa.
“Misalnya, gedung atau lapangan desa bisa disewakan asal punya regulasi yang jelas dan dikelola secara transparan. Ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes),” ujarnya.
Arianto mengingatkan agar aset yang dibangun tidak hanya menjadi proyek fisik semata.
“Jangan sampai aset hanya dibangun dan setiap tahun dianggarkan untuk pemeliharaan, tapi tidak pernah dimanfaatkan atau menghasilkan. Setidaknya, aset itu bisa membiayai perawatannya sendiri,” imbuhnya.
Dalam kegiatan bimtek tahun ini, sebanyak 56 desa berpartisipasi dari total 193 desa yang ada di Kukar. Keterbatasan jumlah peserta disebabkan oleh rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi pelatihan.
“Rasionalisasi itu menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau seluruh desa di Kukar. Kami berharap pada perubahan anggaran mendatang, alokasi untuk pelatihan bisa ditingkatkan agar pelatihan merata ke semua desa,” katanya.
Arianto menegaskan, DPMD Kukar akan terus berupaya memperkuat kapasitas aparatur desa, tidak hanya dalam hal administrasi, tapi juga aspek-aspek lain yang menunjang tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas.
“Tentunya kita akan terus berupaya meningkatkan kapasitas setiap desa di Kukar, dengan tujuan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkasnya.








