DPMD Kukar Dorong Penetapan Tapal Batas Desa Lewat Dialog Partisipatif

Dalam upaya memperkuat tertib administrasi pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengakselerasi penyelesaian penetapan batas wilayah desa melalui pendekatan partisipatif berbasis musyawarah.
Dalam upaya memperkuat tertib administrasi pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengakselerasi penyelesaian penetapan batas wilayah desa melalui pendekatan partisipatif berbasis musyawarah.

Tenggarong – Dalam upaya memperkuat tertib administrasi pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengakselerasi penyelesaian penetapan batas wilayah desa melalui pendekatan partisipatif berbasis musyawarah.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, mayoritas desa dan kelurahan di Kukar telah menuntaskan penetapan tapal batasnya secara resmi. Dari total 20 kecamatan, hanya tiga kecamatan yang masih memerlukan perhatian intensif, yakni Kecamatan Tabang, Marangkayu, dan Anggana.

Bacaan Lainnya

“Sebagian besar wilayah telah rampung. Sudah ada penetapan dan kesepakatan batas desa maupun kelurahan. Tinggal tiga kecamatan yang masih berproses karena tantangan di lapangan cukup kompleks,” jelas Arianto.

Menurutnya, dinamika yang dihadapi di tiga kecamatan tersebut tak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan kultural. Khusus di Kecamatan Tabang, proses pengambilan keputusan melibatkan lebih banyak pihak karena menyangkut kepentingan adat dan lokalitas.

“Di Tabang misalnya, harus melibatkan lembaga adat setempat. Prosesnya lebih panjang, tapi kita tetap utamakan pendekatan dari bawah agar tidak ada konflik di kemudian hari,” imbuhnya.

Pendekatan dari bawah yang dimaksud ialah pola penyelesaian berbasis musyawarah antar masyarakat desa yang bersangkutan, bukan pendekatan sepihak dari pemerintah. Arianto menekankan, ini penting agar hasil kesepakatan bersifat mengikat dan diterima secara sosial.

“Prinsipnya, kita ingin semua keputusan lahir dari kesepahaman antar warga dan pemerintah desa. Jika dari awal sudah saling sepakat, risiko konflik bisa ditekan,” katanya.
Namun jika jalur musyawarah buntu, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir berdasarkan kajian teknis. Kendati demikian, langkah ini menjadi opsi terakhir yang sebisa mungkin dihindari.

“Kalau pun harus diputuskan di tingkat kabupaten, itu berdasarkan data teknis. Tapi kami lebih memilih mendorong musyawarah terlebih dahulu, seperti di Marangkayu yang baru saja kami fasilitasi,” pungkasnya.

Langkah DPMD Kukar ini menunjukkan pentingnya dialog terbuka dan kolaboratif dalam tata kelola wilayah, sebagai bagian dari penguatan otonomi desa serta menjaga stabilitas sosial antar masyarakat desa bertetangga.

Pos terkait