Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja program.
Selain rutin menyampaikan laporan bulanan melalui aplikasi e-pantau milik Bappeda, DPMD juga melakukan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pihaknya menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang konsisten dalam pelaporan kegiatan program setiap bulan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan pengendalian kinerja instansi.
“Semua OPD wajib melaporkan, dan kemarin DPMD termasuk yang konsisten dan berkomitmen. Sama seperti beberapa dinas lainnya, kami mengumpulkan laporan tiap bulan secara tepat waktu,” kata Arianto saat ditemui pada Jumat (13/6/2025).
Evaluasi kinerja pegawai juga telah menjadi bagian dari rutinitas kerja DPMD. Evaluasi dilakukan secara digital dan dirapatkan setiap triwulan untuk menindaklanjuti temuan atau kendala yang mungkin muncul.
“Ya, itu sudah jadi rutinitas kami. Evaluasi dilakukan lewat HP, dan nanti kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kita rapatkan secara triwulan. Itu sudah menjadi kewajiban,” ujarnya.
Arianto menyebutkan, fokus evaluasi berada pada capaian kinerja selama tiga bulan pertama tahun anggaran. Dari pemantauan sementara, belum ditemukan hambatan besar yang dapat mengganggu pelaksanaan program.
“Dalam evaluasi kinerja sudah dilakukan secara rutin untuk pegawai di DPMD. Dari hasil pemantauan sementara, belum ditemukan kendala signifikan yang perlu mendapat perhatian khusus,” jelasnya.
Terkait realisasi anggaran, hingga akhir April 2025, serapan anggaran DPMD telah mencapai sekitar 7 persen. Meski angka tersebut masih tergolong rendah, Arianto optimistis akan terjadi peningkatan signifikan dalam bulan-bulan berikutnya.
“Kami menargetkan pada Mei nanti serapan bisa tembus 20 persen. Dengan kerja sama yang baik antarbidang, saya yakin ini bisa tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembagian tahapan penyerapan anggaran dilakukan dalam empat fase, yakni 20 persen di tahap pertama, 30 persen di tahap kedua, 20 persen di tahap ketiga, dan 30 persen di tahap akhir.
“Untuk pembagian penyerapan anggaran dilakukan dalam empat tahapan, masing-masing sebesar 20 persen, 30 persen, 20 persen, dan 30 persen,” sebutnya.
Evaluasi internal yang dilakukan DPMD juga menjadi dasar penyusunan laporan yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati Kukar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) yang digelar pertengahan tahun.
“Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk menyusun laporan yang nantinya akan disampaikan ke Bupati Kukar dalam forum Rakordal di pertengahan tahun,” katanya.
Ia berharap seluruh program DPMD dapat berjalan tanpa hambatan besar agar pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa bisa terus ditingkatkan.
“Harapan kami, seluruh program bisa terlaksana tanpa hambatan besar dan seluruh program dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.








