Tenggarong – Untuk memperkuat struktur kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) siap meluncurkan pendekatan pendampingan kelembagaan dengan konsep baru yang lebih praktis dan berbasis digital. Inisiatif ini akan dimulai di beberapa desa terpilih dari kawasan pesisir, hulu, dan wilayah tengah Kukar.
“Kami tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan administratif semata. Kali ini kami ingin menyasar langsung ke akar permasalahan dengan metode yang lebih aplikatif,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar.
Pendampingan akan melibatkan dua desa dari masing-masing wilayah, serta satu kelurahan tambahan di wilayah tengah. Pemilihan lokus didasarkan pada kesiapan infrastruktur, termasuk koneksi internet yang memadai, karena sebagian kegiatan akan dilakukan secara daring.
“Kami akan manfaatkan platform Zoom untuk menggelar sesi pendampingan. Setiap desa atau kelurahan akan ditempatkan dalam breakout room masing-masing, difasilitasi tenaga ahli dan tim teknis dari DPMD. Dengan metode ini, pendampingan akan lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan lokal,” jelas Asmi.
Pendampingan ini mencakup banyak aspek, mulai dari penyusunan dokumen kelembagaan yang sesuai aturan, harmonisasi Peraturan Desa (Perdes), hingga legalisasi struktur organisasi lembaga kemasyarakatan seperti RT, PKK, Karang Taruna, dan lainnya.
“Tujuan kami adalah menghapus praktik SK pengurus tumpang tindih. Kami ingin semua lembaga desa punya payung hukum yang jelas dan diakui secara sah,” tegasnya.
Langkah ini menjadi sangat relevan menjelang proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026. Elvandar berharap, pelibatan aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan RKPDes dapat mendorong partisipasi warga lebih luas dalam proses pembangunan desa.
“Kalau lembaga desa dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan, maka hasilnya akan lebih merefleksikan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Elvandar, pendekatan lama yang mengandalkan surat edaran dan rapat koordinasi kerap tidak efektif. Banyak desa masih mengalami kesulitan teknis dan persoalan data yang tidak sinkron. Karena itu, pendekatan hybrid, antara daring dan praktik langsung dianggap lebih solutif.
“Ini bukan pelatihan satu arah. Desa akan ikut praktik langsung, menyusun, mengecek, dan menyempurnakan dokumen kelembagaannya sendiri. Kami hanya memandu dan memberi masukan,” katanya.
Lebih dari sekadar penguatan dokumen, Elvandar menegaskan bahwa yang ingin dicapai adalah tumbuhnya lembaga desa yang aktif dan terlibat nyata dalam pembangunan.
“Kami ingin kelembagaan desa tidak hanya eksis secara administratif, tapi juga menjadi motor penggerak dalam pembangunan partisipatif. Mereka harus hidup dan berfungsi di lapangan, bukan sekadar nama dalam SK,” tutupnya optimis.








