Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian serius terhadap kesiapan kapasitas kader Posyandu dalam menghadapi transformasi kelembagaan Posyandu 6 SPM sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Langkah ini ditekankan dalam Rapat Evaluasi Hasil Pendampingan Struktur Organisasi Posyandu yang digelar belum lama ini.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) kader menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung Posyandu sebagai garda terdepan layanan dasar masyarakat.
Hal ini menyusul penguatan peran Posyandu yang kini wajib memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua aspek, termasuk peningkatan kualitas SDM kader dan dukungan anggarannya, bisa berjalan beriringan,” ujar Arianto pada Selasa (15/7/2025).
Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas kader tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk menjawab tantangan layanan yang semakin kompleks.
Seiring perluasan fungsi Posyandu, diperlukan pula penambahan jumlah kader agar pelayanan bisa berjalan optimal di setiap desa.
Selain membahas penguatan SDM, rapat evaluasi tersebut juga menyoroti kebutuhan pendanaan bagi kader, yang akan dirumuskan lebih lanjut dalam kebijakan daerah.
Arianto menegaskan bahwa keberlanjutan program Posyandu sangat bergantung pada dukungan struktural dan pembiayaan yang memadai.
“Pembiayaan kader pun menjadi bagian penting yang akan dirumuskan lebih lanjut dalam kebijakan daerah,” ungkapnya.
Transformasi kelembagaan Posyandu sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2024 menempatkan lembaga ini sebagai ujung tombak pelayanan enam bidang dasar, termasuk kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, serta pencegahan penyakit menular.
DPMD Kukar berharap langkah ini mampu memperkuat kinerja Posyandu dalam memberikan pelayanan berkualitas langsung kepada masyarakat.
“Kami ingin Posyandu tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi juga solid secara kualitas sumber daya manusianya,” tutup Arianto.








