DPMD Kukar Tegaskan Bukan Penanggung Jawab Utama Pasar Desa, Tetap Siap Fasilitasi

Kondisi salah satu pasar desa di Kecamatan Marang Kayu
Kondisi salah satu pasar desa di Kecamatan Marang Kayu

Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pembangunan dan pengelolaan pasar desa bukan menjadi kewenangan utama mereka secara regulatif.

Penegasan ini diberikan menyusul masih adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat dan sejumlah perangkat desa yang menganggap pengelolaan pasar desa adalah tugas DPMD.

Bacaan Lainnya

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, tugas tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

“Banyak yang mengira bahwa urusan pasar desa itu tanggung jawab kami. Padahal dalam UU Desa tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa DPMD merupakan pihak yang mengelola pasar desa,” ujar Arianto.

Meski demikian, Arianto memastikan bahwa pihaknya tetap mendukung desa-desa yang memiliki potensi serta kebutuhan untuk membangun pasar. Ia menyebutkan keberadaan pasar desa sangat penting, terutama bagi wilayah yang belum terjangkau pasar modern.

“Kalau ada desa dengan lokasi strategis, jumlah penduduk padat, dan belum memiliki pasar, kami akan bantu dorong dan merekomendasikan pembangunan kepada Disperindag,” lanjutnya.

Namun Arianto juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang kerap muncul setelah pembangunan pasar selesai. Salah satunya adalah keberadaan pasar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mencontohkan pasar di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, yang hingga kini belum difungsikan meski sudah selesai dibangun.

“Bangunannya sudah ada dan bisa digunakan, tetapi karena ada persoalan status aset dan adaptasi masyarakat yang belum terbentuk, pasar itu belum difungsikan. Ini jadi pelajaran bahwa pembangunan fisik harus diiringi pembinaan sosial,” terangnya.

Mempertimbangkan batas kewenangan yang dimiliki, DPMD Kukar akan mulai mengurangi keterlibatan teknis dalam urusan pasar desa pada 2025. Namun Arianto menegaskan jika ada permintaan dari desa yang membutuhkan pasar, pihaknya tetap akan mendukung lewat koordinasi antarinstansi.

“Kami akan tetap mengawal aspirasi desa dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun untuk teknis pengelolaan dan pembangunan pasar, akan kami serahkan sepenuhnya ke Perindag sesuai kewenangan,” pungkasnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk konsistensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, agar setiap urusan pembangunan dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku.

Pos terkait