DPMD Kukar Wajibkan MoU Jadi Standar Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan tata kelola desa melalui pendekatan kemitraan yang berbasis hukum. Salah satu upaya konkret yang kini diwajibkan adalah penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dalam setiap bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pihak ketiga.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan tata kelola desa melalui pendekatan kemitraan yang berbasis hukum. Salah satu upaya konkret yang kini diwajibkan adalah penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dalam setiap bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pihak ketiga.

Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan tata kelola desa melalui pendekatan kemitraan yang berbasis hukum.

Salah satu upaya konkret yang kini diwajibkan adalah penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dalam setiap bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pihak ketiga.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, menegaskan bahwa MoU bukan sekadar dokumen administratif, melainkan landasan hukum yang mutlak diperlukan untuk menjamin kemitraan berlangsung secara adil dan aman.

“MoU adalah payung hukum. Jika tidak ada, potensi gangguan terhadap kerja sama bisa sangat besar,” ujar Dedy, pada Kamis (8/5/2025).

Menurutnya, banyak desa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya dokumen tertulis, bahkan dalam kerja sama kecil seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Padahal, tanpa dokumen hukum, posisi desa bisa menjadi rentan.

“Bahkan kerja sama dengan perusahaan lewat program CSR sekalipun tetap harus dilindungi secara hukum. Jangan sampai desa dirugikan karena tidak ada bukti tertulis,” tegasnya.

Dedy menjelaskan bahwa peran DPMD Kukar tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi juga mencakup pendampingan menyeluruh sejak tahap awal perencanaan kerja sama. Pendampingan ini mencakup penyusunan kerangka perjanjian hingga klarifikasi isi MoU.

“Dari awal kami dampingi. Mulai dari memahami substansi perjanjian, klausul tanggung jawab, sampai aspek legalitas,” katanya.

Salah satu contoh keberhasilan pendekatan ini terlihat di Desa Sungai Payang, yang telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dengan MoU yang sah sebagai dasar hukum. DPMD Kukar turut berperan aktif dalam memfasilitasi proses tersebut.

Namun demikian, Dedy mengakui masih ada sejumlah desa yang belum menjadikan MoU sebagai standar dalam kerja sama. Oleh karena itu, pihaknya gencar melakukan pelatihan dan pembinaan kepada aparatur desa agar lebih siap dalam menyusun perjanjian kerja sama.

“Kami ingin membangun budaya kemitraan yang profesional dan tidak sekadar berdasarkan kepercayaan lisan. Setiap kesepakatan harus tertulis,” tegas Dedy.

Ia juga mengingatkan bahwa kerja sama tanpa perlindungan hukum berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan desa, terutama jika terjadi ketidaksepahaman di kemudian hari.

Dengan penguatan kapasitas dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, DPMD Kukar berharap seluruh desa di wilayahnya dapat menjadikan MoU sebagai prosedur baku dalam menjalin kemitraan dengan pihak manapun.

Pos terkait