Tenggarong – Proses pembentukan tujuh desa persiapan di Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki babak baru. Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait tujuh wilayah tersebut telah resmi masuk dalam agenda pembahasan DPRD Kukar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati seluruh mekanisme legislatif yang berlaku. Jika DPRD menilai pembahasan perlu dilakukan secara mendalam melalui panitia khusus (pansus), DPMD siap mengikuti proses tersebut.
“Ya, ini sudah masuk ke ranah DPRD untuk membahas draf Raperda tujuh desa persiapan. Prinsip kami adalah mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujar Arianto, pada Rabu (18/6/2025).
Terkait proses hukum penataan desa, Arianto menjelaskan bahwa DPMD tidak melakukan pendampingan teknis sebelum desa persiapan ditetapkan secara resmi oleh Bupati.
Penetapan tersebut menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), yang kelak dijadikan pijakan hukum menuju perubahan status menjadi desa definitif melalui Perda.
Dalam proses penataan desa ini, Kukar telah membentuk tim yang melibatkan berbagai unsur, termasuk Bagian Hukum Setkab, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), DPMD, serta Bappeda. Tim ini bertugas menganalisis dan mengkaji dokumen administratif serta kelayakan dari calon desa persiapan.
“Tim penataan desa bertugas menganalisis dokumen pemekaran atau penataan desa yang diajukan,” jelasnya.
Setelah tahapan pembahasan Raperda selesai di DPRD, rancangan tersebut akan disinkronkan dengan Kementerian Hukum dan HAM (KUMHAM) serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Jika seluruh proses harmonisasi berjalan lancar dan mendapat persetujuan, maka Perda tersebut akan menjadi dasar hukum pengajuan status desa definitif.
“Jika disetujui, Perda tersebut akan menjadi dasar pengajuan status desa definitif,” tutupnya.








