Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya kesinambungan roda pemerintahan desa menyusul kekosongan jabatan kepala desa di Sungai Meriam, Kecamatan Anggana.
Sebagai respons atas wafatnya Kepala Desa definitif, Rojali, pada 18 Mei 2025 lalu, Bupati Kukar Edi Damansyah, melantik Eka Wahyu sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa pada Kamis (19/6/2025).
“Pelantikan ini dilakukan sebagai respons atas kekosongan jabatan kepala desa setelah wafatnya Kepala Desa definitif, almarhum Rojali,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, usai menghadiri pelantikan.
Penunjukan PJ dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, di mana jabatan kepala desa yang kosong karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, wajib segera diisi oleh PNS sebagai PJ Kepala Desa. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan tanpa hambatan.
“Penunjukannya diharapkan mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa hingga ditetapkannya kepala desa yang baru melalui mekanisme Pemilihan Antarwaktu (PAW), jika masa jabatan tersisa lebih dari satu tahun,” jelas Arianto.
Ia menambahkan, masa jabatan PJ maksimal adalah satu tahun. Namun, apabila sisa masa jabatan melebihi satu tahun, maka PAW harus dilaksanakan paling lambat enam bulan sejak kekosongan terjadi.
Dalam hal ini, PJ memiliki peran penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas administratif, tetapi juga untuk mempersiapkan proses suksesi kepemimpinan.
“Harapan kami, dengan dilantiknya Eka Wahyu sebagai PJ Kepala Desa, seluruh kegiatan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar. Baik secara administratif maupun dalam pelaksanaan program desa, semuanya diharapkan bisa terkelola dengan baik. Selain itu, PJ juga harus mampu mempersiapkan proses PAW dalam waktu enam bulan ke depan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa DPMD Kukar akan terus mendampingi dan mengawasi pelaksanaan tugas PJ Kepala Desa guna memastikan transisi kepemimpinan berjalan tertib, efisien, dan sesuai regulasi.
“DPMD Kukar akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kinerja PJ Kepala Desa agar proses transisi kepemimpinan di Desa Sungai Meriam berlangsung tertib, efisien, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.








