Acuankaltim.com – Pada 24 November 2024 DPRD Kukar Ikuti seminar yang mengangkat tema “akselerasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan perlindungan masyarakat adat Kutai Kartanegara khazanah nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara.”
Turut hadir Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin dan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Ketua DPRD Kukar Junaidi,S,SoS,.M.Si , dan beberapa jajaran lainya.
Seminar ini adalah bagian dari JDIH DPRD guna memberikan ruang terhadap pembahasan hukum, kebijakan dalam memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat, ungkap Ridha selaku ketua penyelenggara.
Dirinya menambahkan, jika masyarakat adar mempunyai peran penting dala. Kehidupan sosial dan budaya di kabupaten Kukar.
Sebab itu penting memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dalam konteks hukum nasional dan pembangunan IKN.
“Dengan pentingnya persoalan ini kita menghadirkan langsung para narasumber di antaranya; Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI Bapak Jonny Pesata Simamora, S.I.P,.M.Si, Deputi Sosial Budaya IKN Bapak Alimuddin, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Timur Hj. Suparmi, SH, MH, Ketua DPRD Kukar Junaidi, S.Sos .,M.Si dan sebagai moderator Erwinsyah,SH,SE.,M.Si,” ungkap Ridha.
Di sisi lain, Junaidi memberikan mengapresiasinya untuk seminar yang diselenggarakan oleh JDIH Sekretariat DPRD Kukar yang berkolaborasi dengan Otorita IKN guna membahas peran penting perlindungan masyarakat adat Kutai Kartanegara.
Terlebih saat mengingat akan beragamnya sosial budaya yang ada di Indonesia, dan perlindungan ini menjadi isu penting yang harus diangkat guna memastikan hak-hak budaya tetap terjaga
“Dengan adanya seminar ini setidaknya anggota DPRD Kukar bisa mengulas berbagai regulasi dan undang-undang yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayah adat mereka sendiri,” ungkapnya.
Selain itu masyarakat adat juga turut berperan dalam pembangunan IKN, yang mana nantinya ini aman menjadi tantangan tersendiri.
“Pembangunan yang Berkeadilan, salah satunya konsep pembangunan yang ramah terhadap masyarakat adat, mengedepankan partisipasi mereka dalam setiap proses perencanaan pembangunan IKN, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang tidak menghilangkan identitas suku budaya masyarakat Kalimantan Timur”, Ucap Junaidi.








