Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memastikan potensi keuntungan dari program pengelolaan karbon benar-benar kembali ke desa dan masyarakat.
Program ini diharapkan bukan sekadar kerja sama bisnis, tetapi menjadi langkah nyata menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto menyampaikan kerja sama pengelolaan karbon ini akan memberi angin segar bagi desa-desa yang terlibat. Dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan karbon akan menjadi tambahan penting untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Kami bukan hanya kejar nilai ekonominya, tapi dampaknya bagi masyarakat. Dana ini harus bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di desa,” ujar Arianto.
Kerja sama ini dilakukan antara Pemkab Kukar dan PT Tirta Carbon Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan karbon. Fokus utamanya adalah pengelolaan kawasan gambut seluas lebih dari 110 ribu hektare yang tersebar di lima kecamatan, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis.
Desa-desa yang masuk dalam area konsesi akan mendapatkan kompensasi langsung dari aktivitas ini. Tak hanya dalam bentuk dana, warga juga akan dilibatkan dalam program pelatihan dan pembinaan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa.
“Dana kompensasi itu bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas umum, bahkan pelatihan wirausaha. Jadi bukan hanya proyek jangka pendek, tapi yang bisa mengangkat potensi desa dalam jangka panjang,” jelas Arianto.
Selain pembagian hasil, pihak investor juga berkomitmen menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyasar langsung peningkatan kualitas hidup warga desa. Program ini dianggap sejalan dengan visi DPMD Kukar untuk mendorong kemandirian desa secara bertahap.
Agar tidak terjadi salah paham atau potensi konflik, DPMD Kukar juga akan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga investor, memahami peran, hak dan kewajiban masing-masing.
“Kami akan terus kawal dan dampingi desa yang terlibat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan karena kurang informasi atau miskomunikasi,” tegasnya.
Arianto optimistis, jika dijalankan dengan baik, program ini akan menciptakan ekosistem baru yang saling menguntungkan. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga lingkungan dan sosial. “Ini peluang besar. Tinggal bagaimana kita mengelolanya agar berdampak langsung ke desa,” pungkasnya.








