Tenggarong – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan rampung pada 28 Mei 2025.
Program nasional ini diyakini menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat desa, mulai dari akses permodalan hingga perlindungan dari praktik ilegal seperti pinjaman online dan tengkulak.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono yang juga menjabat Ketua Pelaksana Harian Satgas Nasional Pembentukan Kopdes, menegaskan koperasi desa hadir bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi sebagai instrumen perlindungan ekonomi rakyat.
“Koperasi Merah Putih hadir bukan sekadar badan usaha, tapi sebagai perlindungan ekonomi warga. Kita ingin masyarakat desa punya akses permodalan yang aman dan memberdayakan, bukan malah terjerat utang dari pinjol atau tengkulak,” ujar Ferry saat menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Provinsi Kaltim di Samarinda, Sabtu (24/5/2025).
Program ini lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, menyambut baik langkah percepatan ini. Ia menilai koperasi desa akan memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Koperasi Merah Putih adalah peluang besar bagi desa-desa di Kukar untuk mandiri secara ekonomi. Ini bukan hanya soal usaha, tapi juga soal kedaulatan ekonomi desa. Kami siap mendukung penuh agar koperasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Arianto.
Menurutnya, koperasi desa juga menjadi jalan strategis untuk memperkuat daya saing produk lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengelolaan ekonomi berbasis komunitas.
“Kalau dikelola serius, koperasi ini bisa menjadi pusat perputaran ekonomi desa. Tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam, tapi juga produksi, distribusi, hingga pemasaran,” tambahnya.
Acara peluncuran tersebut turut dihadiri pejabat lintas kementerian dan pemerintah daerah, termasuk Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta para bupati dan wali kota se-Kaltim.
Dengan sinergi berbagai pihak, program koperasi desa diharapkan mampu menjadi fondasi ekonomi rakyat yang inklusif, kuat dan mandiri.








