Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menapaki jalan menuju ekonomi hijau melalui pemanfaatan kawasan gambut dalam skema perdagangan karbon.
Langkah ini diwujudkan lewat kerja sama resmi bersama pihak swasta, PT Tirta Carbon Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Pendopo Bupati Kukar, Selasa (6/5/2025).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memastikan keterlibatan masyarakat sebagai landasan utama. Persetujuan warga menjadi prasyarat mutlak sebelum program berjalan, dan proses sosialisasi di desa-desa yang termasuk dalam area konsesi menjadi titik awal kegiatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pemerintah mengambil peran sebagai jembatan antara masyarakat dan investor. “Kami ditugaskan langsung oleh Bupati untuk mendampingi pelaksanaan sosialisasi bersama perangkat daerah lainnya, agar proses ini berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Program ini mencakup empat kecamatan, yaitu Kembang Janggut, Muara Kaman, Kota Bangun, dan Kenohan. Adapun desa yang termasuk dalam wilayah tersebut antara lain Muara Siran, Kupang Baru, Bukit Jering, Liang, Sebelimbingan, dan Tuana Tuha.
Arianto menekankan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi prinsip utama. Meskipun dokumen kerja sama telah ditandatangani, kegiatan lapangan tidak akan dimulai tanpa persetujuan resmi dari warga desa yang bersangkutan.
“Masyarakat perlu memahami sepenuhnya manfaat serta peran mereka dalam program ini. Sosialisasi bukan sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari proses partisipatif,” tuturnya.
DPMD Kukar, lanjut Arianto, akan mengawal pelaksanaan program ini secara menyeluruh, dari tahap awal hingga tuntas. Pendampingan intensif akan diberikan guna memastikan seluruh pihak merasa dilibatkan dan tidak ada celah kesalahpahaman.
Lebih dari sekadar proyek investasi, inisiatif ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan gambut yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Dengan mengedepankan kolaborasi dan keterbukaan, Pemkab Kukar berharap program pengelolaan karbon ini menjadi contoh penerapan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan, di mana masyarakat desa menjadi mitra sejajar dalam menjaga ekosistem sekaligus mendapatkan nilai ekonomi dari lingkungannya.








