Kukar Perkuat Peran Kepala Desa dan Lurah

Penghargaan Non Litigation Peacemaker (NL.P) yang diterima Kepala Desa Liang Ulu dan Lurah Sangasanga Muara dalam ajang Paralegal Justice Award 2025 menjadi bukti nyata bahwa upaya penyelesaian konflik di tingkat desa kian berkembang secara konstruktif.
Penghargaan Non Litigation Peacemaker (NL.P) yang diterima Kepala Desa Liang Ulu dan Lurah Sangasanga Muara dalam ajang Paralegal Justice Award 2025 menjadi bukti nyata bahwa upaya penyelesaian konflik di tingkat desa kian berkembang secara konstruktif.

Tenggarong – Penghargaan Non Litigation Peacemaker (NL.P) yang diterima Kepala Desa Liang Ulu dan Lurah Sangasanga Muara dalam ajang Paralegal Justice Award 2025 menjadi bukti nyata bahwa upaya penyelesaian konflik di tingkat desa kian berkembang secara konstruktif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian personal, tetapi bagian dari proses panjang pemberdayaan hukum di wilayah pedesaan dan kelurahan.

Bacaan Lainnya

“Paralegal Justice Award bukan hanya ajang kompetisi, tapi wadah strategis untuk membekali kepala desa dan lurah dengan pemahaman hukum yang kuat serta keterampilan mediasi yang aplikatif,” ujar Arianto, Sabtu (19/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan Kukar dalam program ini telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut dan terus menunjukkan perkembangan positif.

Tahun ini, Kukar kembali masuk nominasi nasional melalui Desa Liang Ulu dan Kelurahan Sangasanga Muara, yang masing-masing menempati peringkat 527 dan 105 dari seluruh peserta se-Indonesia.

Arianto menilai gelar NL.P sebagai simbol pengakuan terhadap kemampuan kepala desa dan lurah dalam menyelesaikan persoalan hukum tanpa harus melalui jalur litigasi.

“Gelar ini bukan sekadar titel, tapi tanggung jawab moral untuk menjadi juru damai di tengah masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong para penerima NL.P untuk lebih aktif dalam menyebarkan pemahaman hukum, termasuk membentuk Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperluas akses keadilan secara menyeluruh.

“Dengan adanya Posbakum dan Kadarkum, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pendampingan hukum dan penyelesaian masalah secara musyawarah,” jelas Arianto.

Keberhasilan Kepala Desa Liang Ulu, Mulyadi, dalam menyelesaikan konflik ponton batu bara yang menabrak keramba warga menjadi salah satu contoh konkret. Masalah yang berpotensi besar menimbulkan konflik berkepanjangan, dapat diselesaikan secara damai di tingkat desa.

“Alhamdulillah, peristiwa itu bisa kami selesaikan hanya di tingkat desa, tidak sampai ke kecamatan, kabupaten, atau instansi di luar,” ujar Mulyadi.

Lurah Sangasanga Muara, Mispan, juga mengungkapkan pentingnya pembelajaran selama mengikuti Paralegal Academy. Ia menyebut proses meraih gelar NL.P menuntut kesabaran dan tekad yang kuat.

“Dengan mengikuti Paralegal Academy, kami memiliki legitimasi untuk menindaklanjuti pembentukan Posbakum dan Kadarkum di wilayah kami,” jelas Mispan.

Terakhir, Arianto menutup dengan harapan bahwa makin banyak kepala desa dan lurah di Kukar yang memiliki kapasitas sebagai penyelesai masalah hukum di tengah masyarakat.

“Kami akan terus dorong lahirnya pemimpin desa dan kelurahan yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menggunakannya untuk menjaga harmoni sosial,” tegasnya.

Pos terkait