Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar tahun 2024. Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Senin (4/3/2024), dan melibatkan beberapa pihak penting seperti Bupati Kukar Edi Damansyah, Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman, serta para Dandim dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Bupati Edi Damansyah, selaku koordinator Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkopimda), menyampaikan ucapan terimakasih atas kontribusi TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas, ketentraman masyarakat, dan kondisi kehidupan yang baik. Beliau menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan indikator penting bagi daerah dan masyarakat.
Edi juga mengungkapkan permohonan maaf kepada Kapolres Bontang dan Dandim 0908/Bontang atas jarangnya komunikasi, meskipun ia menegaskan bahwa pekerjaan mereka tetap berjalan dengan baik. Terkait keterlambatan penandatanganan NPHD, Edi menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh penyelesaian tugas-tugas terkait pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa penandatanganan NPHD merupakan bentuk dukungan dan kewajiban pemerintah daerah bersama TNI dan Polri dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang kondusif dan demokratis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut.
Adapun besaran anggaran yang diperlukan untuk pengamanan pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: Polres Kukar sebesar Rp 8.156.377.000,-, Polres Bontang sebesar Rp 1.289.990.000,-, Kodim 0906/Kukar sebesar Rp 2.073.953.000,-, dan Kodim 0908/Bontang sebesar Rp 624.305.000,-. Pembiayaan akan bersumber dari anggaran Hibah Pengamanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari APBD Kabupaten Kukar Tahun Anggaran 2024.








