Acuankaltim.com – Persiapan Pilkada serentak 2024 makin ketat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara mendukung penuh akurasi data kependudukan untuk suksesnya Pilkada Serentak 2024, serta percepatan transformasi digital nasional sesuai dengan arahan dari Mendagri saat diselenggarakan Rakornas II Dukcapil di Mataram, NTB (4-6 November 2024).
Dalam agenda Rakornas 2024 ini menekankan perluasan pemanfaatan data kependudukan mulai 2025 mendatang, yang mana selama ini data kependudukan hanya digunakan dalam hal verifikasi serta validasi identitas saja.
Jadi diharapkan dengan keakuratan data kependudukan ini dapat memperluas pemanfaatan dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, serta penyusunan statistik hayati. Pemanfaatan data nantinya harus diperluas, termasuk dalam hal piloting implementasi di daerah guna mendukung SPBE dan target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemda harus menganggarkan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah sebagai upaya penguatan infrastruktur IT.
Selain itu, Disdukcapil kabupaten kota juga wajib memberikan pelayanan pada hari Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, juga harus tetap menjaga netralisasi ASN dan tidak condong ke salah satu pihak mana pun.
Lalu untuk rumusan hasil dari Rakornas yang telah disepakat dan ditandatangani oleh kemendagri dan beberapa pihak lain yang bersangkutan, berupa:
1. Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia: pastikan setiap pelayanan mempedomani regulasi yang berlaku. Jaga integritas diri dan lembaga dengan tidak melakukan hal-hal dan tindakan yang tidak terpuji yang akan merusak citra Dukcapil.
2. Peningkatan cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan:
a. Pada tahun 2025 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kapasitasi daerah untuk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data penduduk, khususnya di 9 (sembilan) provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan capaian target nasional.
B. Dilakukan Gerakan Nasional Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pemutakhiran Data Kependudukan. C. Segera mewujudkan koneksitas data dengan Kementerian/Lembaga, baik di pusat maupun daerah.








