ASN Berkeliaran Saat Jam Kerja, Ronal Desak Pengawasan Harus Diperketat

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (ist)

Samarinda – Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang kedapatan berada di luar tempat kerja saat jam kerja menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan pengawasan agar kedisiplinan aparatur tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan ASN memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan. Menurutnya, kedisiplinan menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara optimal.

Bacaan Lainnya

“ASN seharusnya fokus menjalankan tugas di tempat kerjanya masing-masing. Apalagi di tengah keterbatasan anggaran,” ucap Ronal, Rabu (5/8/2026).

Menurut Ronal, aparatur pemerintah merupakan bagian penting dalam menjalankan berbagai program dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, waktu kerja yang telah diberikan harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan pengawasan terhadap pegawainya. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada aparatur yang meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang jelas maupun kepentingan dinas.

Selain pengawasan, Ronal juga menyoroti pentingnya penerapan aturan disiplin secara konsisten. Menurutnya, ketentuan mengenai disiplin pegawai harus berlaku secara menyeluruh tanpa membedakan jabatan maupun posisi seorang ASN.

“Penegakan disiplin harus berlaku untuk semua. Jika aturan diterapkan secara konsisten, lingkungan kerja akan lebih tertib dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik,” ujarnya.

Ronal menilai persoalan kedisiplinan ASN tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pegawai di tempat kerja, tetapi juga menyangkut profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Terlebih, pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran sehingga efektivitas kinerja aparatur menjadi semakin penting.

Ia berharap pimpinan masing-masing OPD dapat memberikan perhatian lebih terhadap kedisiplinan pegawai. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi sesuai aturan perlu diberikan sebagai bentuk pembinaan sekaligus memberikan efek jera.

“Sanksi yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan aparatur sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” tutup Ronal. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait