Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memacu proses legalisasi tujuh desa persiapan agar segera berstatus definitif, yakni resmi dan tetap, sesuai makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Proses tersebut kini berada dalam tahap penting, yakni penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar sebagai dasar hukum pembentukan desa baru.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan bahwa dari tujuh desa persiapan yang dibentuk pada tahun 2024, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan signifikan.
“Hanya tinggal satu desa yang sedang menyelesaikan musyawarah batas wilayah, yaitu Sepatin. Sementara yang lain sudah hampir final,” ujar Arianto.
Tujuh desa yang sedang dalam masa persiapan itu antara lain:
* Desa Tanjung Rukan (pemekaran dari Sepatin)
* Desa Jembayan Ilir (dari Jembayan)
* Desa Luwaduri Seberang (dari Luwaduri Ulu)
* Desa Kemeng Janggut Ulu (dari Kembang Janggut)
* Desa Sungai Payang Ilir (dari Sungai Payang)
* Desa Badak Makmur (dari Muara Badak Ulu)
* Desa Sumber Rejo (dari Bangun Rejo)
Menurut Arianto, status desa definitif tak bisa hanya didasarkan pada keputusan daerah. Perlu persetujuan gubernur dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, yang hanya dapat diberikan jika dokumen pendukung, termasuk peta batas wilayah, sudah lengkap dan jelas.
“Makna definitif itu bersifat tetap dan resmi. Maka sebelum disahkan, semua prosesnya harus akurat, tidak boleh ada tumpang tindih administrasi atau konflik batas,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama semua pihak dalam mendorong percepatan status definitif. Mulai dari desa induk, kepala desa persiapan, hingga tokoh masyarakat diminta menjaga koordinasi dan konsistensi data.
“Jika semua elemen bergerak sesuai fungsi, prosesnya akan lebih lancar. Pemerintah daerah siap mendampingi dan memfasilitasi,” imbuhnya.
DPMD Kukar saat ini juga tengah mengevaluasi laporan semester dari setiap desa persiapan sebagai bagian dari mekanisme pemantauan berkelanjutan. Laporan ini akan menjadi dasar untuk menilai kesiapan desa dari aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga partisipasi masyarakat.
“Selama dokumen lengkap dan kondisi lapangan kondusif, tidak menutup kemungkinan status definitif bisa diperoleh lebih cepat dari batas waktu tiga tahun,” pungkas Arianto.








