Pemkab Kukar Beri Tanggapan pada Raperda Pembentukan Desa Baru di DPRD

Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Pemkab Kukar melalui Sekda Sunggono, sampaikan tanggapan Pemkab Kukar terkait Rancangan Peraturan Daerah untuk pembentukan tujuh desa, di Rapat Paripurna DPRD Kukar ke-9, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (18/06/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kukar, Junaidi dan dihadiri 25 anggota DPRD serta dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Arianto dan Perwakilan OPD lingkup Pemkab Kukar.

Bacaan Lainnya

Kehadiran Sekda Sunggono juga membacakan sambutan dari Bupati Edi Damansyah, yang mengungkapkan rasa terima kasih serta apresiasi pada DPRD Kukar, karena mendukung usulan Pemkab Kukar untuk pembentukan tujuh desa di Kukar.

Tujuh desa tersebut;  Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak, Desa Sungai Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu, Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut, Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana, Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu, Desa Loa Duri Seberang Kecamatan Loa Janan, dan Desa Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang.

 

“Atas nama Pemerintah daerah Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi di DPRD Kukar yang mendukung usulan Pemerintah Daerah atas pembentukan 7 Desa di Kukar,” ujar Sunggono.

 

Pemkab Kukar menyikapi catatan yang ada sebagai masukan bersama dan nantinya menjadi materi penting dibicarakan dalam proses pembahasan serta bahan konsultasi ke instansi pembina. Sebagai penyempurna rancangan peraturan daerah dan meski demikian, pemerintah memiliki pandangan pada beberapa catatan yang perlu ditanggapi.

 

“Dengan mempertimbangkan bahwa seluruh Fraksi telah mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada masing-masing Fraksi yang telah memberikan catatan, maka tanggapan atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi akan disampaikan secara garis besarnya, ” ucapnya.

 

Sekda juga mengungkapkan proses pembentukan desa sudah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Perpu melibatkan partisipasi masyarakat. Peraturan Mendagri RI no. 1 tahun 2017 terkait Penataan Desa, mengatur bahwa pembentukan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

 

“Bahwa sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan, Pemerintah Daerah telah membentuk desa persiapan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. pembentukan desa persiapan tersebut adalah untuk memfasilitasi adanya aspirasi masyarakat dari masing-masing desa untuk dimekarkan, sehingga dari awal masyarakat sudah terlibat dalam pembentukan desa. Masing-masing desa juga telah melakukan musyawarah desa guna menyepakati pemekaran desa dan mengusulkannya kepada Bupati, ” tuturnya.

 

Dirinya menyebutkan pelibatan masyarakat juga sudah terverifikasi BAPEMPERDA DPRD Kukar. Yang juga sudah mengundang kepala desa, BPD, tokoh masyarakat dalam rapat persiapan sebelum pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan. Bahkan sudah dilakukan kunjungan ke salah satu desa untuk memastikan.

Pemerintah sudah melakukan proses kajian serta verifikasi pada persyaratan desa, persiapan melalui tim penataan desa dibawah koordinasi DPMD. Dan hasil dari kajian serta verifikasi ini tertuang dalam laporan kajian. Salah satu tujuannya untuk memastikan persyaratan pembentukan desa terpenuhi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

 

“Setelah terbentuknya desa persiapan, Pemerintah daerah juga telah melakukan evaluasi perkembangan desa persiapan tersebut. hal ini untuk menentukan bahwa desa persiapan yang telah dibentuk memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi desa definitif. dari hasil evaluasi yang telah dilakukan disimpulkan bahwa 7 (tujuh) desa persiapan tersebut layak/sangat layak untuk ditetapkan menjadi Desa Definitif. hasil evaluasi tersebut juga dapat menjawab catatan-catatan yang diberikan oleh masing-masing Fraksi yang telah disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi, dan secara rinci akan dipaparkan oleh Tim Evaluasi (dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Riset Daerah) pada saat proses pembahasan nantinya, ” terangnya.

 

Terkait dengan batas wilayah tidak bersinggungan dengan wilayah IKN, Perbup Kukar menetapkan 7 desa persiapan sudah mengatur batas wilayah masing-masing desa dan dilengkapi dengan peta wilayahnya.

Penentuan wilayah serta batas-batas ini sebelumnya sudah dikonsultasikan pada masing-masing desa, sudah dipastikan tidak bersinggungan dengan wilayah yang bukan wilayah Kabupaten Kukar. Pada 7 desa ini akan dibentuk an tidak termasuk dalam IKN.

 

“Walaupun dipastikan bahwa tidak ada wilayah desa yang akan dibentuk termasuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), namun catatan terkait dengan ini akan menjadi masukan bersama dalam pembahasan nantinya dan menjadi salah satu materi yang layak dikonsultasikan ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) serta instansi pembina, ” ujarnya.

 

Dan terkait dengan ketentuan terkait masyarakat adat serta hak-haknya, peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, Mengatur Tentang Pembentukan Desa Dan Desa Adat. Dalam rancangan Peraturan Daerah ini yang dibentuk adalah Desa (Bukan Desa Adat), sehingga materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan kontekstual pembentukan Desa (Bukan Desa Adat).

Pos terkait