Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – BPK Perwakilan Kalimantan Timur dengan Pemkab Kukar menggelar Entry Meeting pemeriksaan terperinci terkait LPKD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar tahun Anggaran 2024. Berlangsung di Ruang Serbaguna Bappeda, Senin (10/04/25).
Rapat ini dipimpin oleh H Sunggono Sekda Kukar yang didampingi oleh Akhmad Taufik Hidayat Asisten I dan Dafip Haryanto Asisten III. Dihadiri oleh Kepala Inspektorat Heriansyah dan Kepala BPKAD Sukoco, juga Kepala OPD dan Camat Pemkab Kukar baik dihadiri langsung ataupun virtual.
Apresiasi dari Sekda Kukar
H Sunggono Sekda Kukar mengapresiasi jajaran Inspektorat yang merespon serta melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi pada hasil pemeriksaan BPK.
“Di Kukar tindaklanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator kinerja baik pribadi maupun organisasi,” ujarnya.
Ia juga meminta di masa pemeriksaan ini para pejabat tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerh kecuali tugas sangat penting. Tujuannya untuk memudahkan saat dimintai konfirmasi.
“Karena ini pemeriksaan terperinci, saya minta teman-teman untuk menyiapkan dokumen – dokumen dan data – data,” ujarnya lagi.
Khusus bagi para camat yang wilayahnya banyak kelurahan, sekda Kukar meminta untuk menugaskan pejabat kompeten untuk mendampingi tim pemeriksaan. Baik penyiapan data atau saat pemeriksaan di lapangan.
Sekda Kukar berharap Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan temuan tertentu segera konfirmasi sebelum hasilnya dibawa ke BPK, untuk memudahkan proses pemeriksaan dan tindak lanjut.
“Jangan sampai waktunya sudah mepet, sudah mau cetak laporan baru melakukan konfirmasi, ini akan menjadi salah satu penghambat dalam penyelesaian laporan hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Hardianto Dedi Setiawan Ketua Tim Pemeriksa menyebutkan tim yang akan melakukan pemeriksaan secara terperinci ini 10 orang. Akan berlangsung selama 30 hari mulai 10 April-9 Mei 2025.
Tujuannya untuk menguji kesesuaian serta kecukupan dengan aspek Standar Akuntansi Pemerintah, kepatuhan pada perpu dan efektivitas sistem pengendalian internal.
“Dengan sasaran kewajaran penyajian saldo akun per 31 Desember 2024,” ujarnya








