Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Edi Damansyah Bupati Kukar bersama dengan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial RI R.A Belinda Arunawati Margono, lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerjasama 2025-2029 Pemkab Kukar dan BIG RI.
Kepala BIG RI Prof. Muh. Aris Marfai, di Ruang Rapat BIG RI turut menyaksikan secara langsung, berlangsung di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/05/2025). Dalam pertemuan penting ini juga turut hadir anggota DPRD Kukar Edy Santoro, Kadistanak Kukar M. Taufik, Plt Kadis Perkim Kukar M. Aidil, BKPSDM Kukar Rakhmadi, Plt Kadiskominfo Kukar M Solihin, Kabag Prokompim Setkab. Kukar Ismed, Plt. Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna dan perwakilan Kepala OPD Pemkab Kukar.
Instrumen Kebijakan dengan Fungsi Jelas
Bupati Edi menjelaskan di Kukar masih terdapat angka kemiskinan, sehingga diperlukan suatu kerja dan instrumen kebijakan.Yang bisa menjelaskan peran dan fungsi wilayah dihubungkan dengan analisis karakteristik kemiskinan dalam pendekatan geospasial.
Dan kondisi inilah yang mendasari Kukar tentang kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasisi wilayah begitu penting. Dan harus menjadi perhatian ketika pembangunan di Kukar.
Momen ini merupakan bagian dari komitmen bersama-sama agar bisa membangun kolaborasi, serta sinergitas antara Pemda dengan pemerintah pusat agar bisa mewujudkan Satu Da Indonesia.
“Dimana salah satu point yang kita perhatikan adalah penyediaan data berbasis geospasial yang telah distandarisasi. Sebagai instrumen pembangunan daerah yang lebih lengkap dan berorientasi pada keterpaduan fungsi wilayah yang lebih tertib, terintegrasi/aktual,” jelasnya.
Edi juga melanjutkan Pemkab Kukar akan terus berupaya membangun pola kerja efektif, yakni dengan melakukan kerjasama bersama lembaga pemerintah/non pemerintah. Hal ini dalam rangka pendampingan komprehensif terkait penyediaan data basis geospasial.
Dan BIG yang ditunjuk sebagai pembina data secara nasional, berposisi sebagai mitra strategis bagi Pemkab Kukar. Untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas penyediaan data geospasial.
Pola pendampingan lebih terencana, sistematis, terstruktur dalam skema kerja atau sinergi saling mengisi dalam rangka pencapaian pembangunan lebih presisi dalam skala nasional.
“Kami menyambut baik pola kerjasama yang telah dibangun oleh BIG, dengan masa kerjasama secara bertahap dengan skema jangka menengah. Hal ini tentunya sejalan dengan momentum perumusan kebijakan periode, pembangunan jangka menengah Kukar yang dituangkan dalam RPJMD 2025 – 2029, sebagai pedoman kebijakan perencanaan/penganggaran daerah,” demikian pungkasnya.
Setelah acara utama, dilanjutkan pemberian cinderamata dari Bupati Kukar pada Kepala BIG RI dan juga dilakukan foto bersama.








