Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta agar wilayah desa yang masuk dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN), namun tidak berpenghuni, tidak diambil sepenuhnya oleh Otorita IKN.
Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kejelasan batas wilayah dan mencegah konflik administratif di masa depan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik proyek pembangunan IKN dan rencana pemindahan seluruh penyelenggaraan pemerintahan ke wilayah tersebut pada 2028.
Namun, Pemkab Kukar tetap meminta penataan wilayah dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan struktur desa yang sudah ada.
“Kami dari Kukar menyampaikan agar desa-desa yang masuk wilayah IKN, tapi tidak ada pemukimannya, tidak diambil secara administratif,” kata Arianto, pada Senin (23/6/2025).
Ia mencontohkan Desa Loa Duri Ilir. Jika ada bagian wilayahnya yang termasuk dalam area pengembangan IKN namun tidak berpenghuni, maka kawasan tersebut bisa dialokasikan untuk Otorita IKN, tanpa mengubah status administratif desanya.
“Konsekuensinya memang luas wilayah desa itu akan berkurang. Tapi nama dan entitas administratifnya tetap milik Kukar,” ujarnya.
Selain Loa Duri Ilir, sejumlah desa lain juga terdampak delineasi IKN, seperti Bakungan, Loa Duri Ulu, Batuah, serta beberapa desa di Kecamatan Loa Kulu seperti Jonggon Desa dan Sungai Payang. Menurut Arianto, sebagian dari wilayah desa-desa tersebut memang berupa kawasan kosong dan tidak dihuni masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan agar hanya wilayah kosong yang diambil, tanpa harus mengubah struktur dan pemerintahan desa yang sudah ada. Ini penting agar tidak menimbulkan kebingungan administrasi dan gejolak sosial di masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Kukar, lanjut Arianto, tetap mendukung penuh pembangunan IKN sebagai agenda nasional. Namun, ia berharap koordinasi dan kejelasan batas wilayah menjadi perhatian utama dalam proses penataan ke depan.
“Kami siap mendukung sepenuhnya IKN, tapi harus ada kejelasan batas wilayah dan status desa agar tidak menimbulkan tumpang tindih ke depan,” pungkasnya.








