Pemkab Kukar Perkuat Lembaga Masyarakat Lewat Perbup 38/2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat peran lembaga masyarakat di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari strategi pembangunan lokal.

Upaya ini ditegaskan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2022 tentang pengelolaan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto menyebut regulasi tersebut menjadi acuan bagi perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan dalam membina dan memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.

“Dokumen ini menjadi rujukan utama agar pengelolaan kelembagaan lebih terorganisir serta mampu mendukung peran mereka secara maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama penerapan Perbup ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam struktur kelembagaan. Pendataan dan kategorisasi lembaga dilakukan untuk memastikan kinerjanya sesuai mandat yang diemban.

Beberapa lembaga seperti Posyandu, RT, dan PKK disebut telah menunjukkan kinerja positif dan akan terus mendapat pendampingan.

Sementara lembaga lainnya, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, dan Lembaga Adat, akan dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

“Pemkab juga tengah menyiapkan sistem aplikasi untuk mendata informasi kelembagaan, termasuk kepengurusan dan program yang dijalankan,” tambah Arianto.

Melalui sistem informasi yang lebih terstruktur, Pemkab Kukar berharap kontribusi lembaga masyarakat dalam pelayanan publik dan program pembangunan desa dapat semakin optimal.

Arianto menekankan bahwa lembaga-lembaga ini merupakan mitra strategis pemerintah desa dan kelurahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pos terkait