Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Edi Damansyah Bupati Kukar melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Adendum NPHD dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Terkait pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara setelah putusan MK RI.
Pilkada Tahun 2025 antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan KPU Kukar, Bawaslu, Kodim 0906 / Kukar, Kodim 0908 Bontang, Polres Kukar serta Polres Bontang. Berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Rabu (19/3/25).
Penandatanganan oleh Ketua KPU Kukar
Penandatanganan NPHD ini dilakukan oleh Rudi Gunawan selaku ketua KPU Kukar, Teguh Wibowo yakni Ketua Bawaslu. Kemudian penandatanganan Addendum dilakukan oleh Letkol Czi Damai Adi Setiawan Dandim 0960, Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto Dandim 0980, dan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Dody Surya Putra, serta perwakilan Kapolres Bontang.
Ikut menyaksikan penandatanganan yakni Rindi Desianti Kepala Kesbangpol, Soekotjo Kepala BPKAD, Yani Wardana Kepala Bappeda Kabag Pemkab Kukar, Kadisdukcapil, serta sejumlah undangan lainnya.
Bupati Kukar Edi Damansyah memberikan sambutannya, penandatanganan NPHD dari Pemkab Kukar pada panitia penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kukar, serta memastikan biaya pelaksanaan pemilihan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kukar pasca keputusan MK sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
“Alhamdulillah proses pengalokasian pembiayaan terkait dengan pemilihan suara ulang Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan ditengah situasi dan kondisi secara nasional berkaitan dengan efisensi , Pemkab Kukar telah melakukan efesensi sesuai dengan instrruksi terhadap pembiayaan PSU merupakan prioritas yang utama sehingga harus ditetapkan dalam pengalokasian pembiayaan.” Edi berujar.
Pembiayaan Sesuai Mekanisme Peraturan Mendagri
Bupati Kukar juga mengungkapkan rasa terimakasihnya pada Bawaslu, Kodim 0906/kukar, Kodim 0908 Bontang, KPU Kukar, Polres Kukarr, serta Polres Bontang, Ia juga mengungkapkan pengajuan dan pembiayaan sudah sesuai mekanisme peraturan dari Menteri Dalam Negeri.
“pengajuan pembiayaan yang disampaikan kepada Pemkab Kukar memang sesuai mekanisme peraturan Menteri Dalam Negeri harus dilakukan verifikasi dan sudah dilakukan mekanisme tersebut semoga saja finalnya tidak jauh mempengaruhi terhadap rencana kegiatan yang telah direncanakan, kalaupun ada pengurangan dari proses verifikasi ia mohon dipahami, apa yang sudah ditetapkan dan ditandatangani bisa dilaksanakan dengan sebaik – baiknya,” ungkap Bupati Kukar
“Semua kita punya tugas dan tanggung jawab. Pemkab Kukar berharap bahwa pemilihan suara ulang ini dapat berjalan baik, sukses dan tertib. Demikian juga kita harus Bersama – sama menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam proses demokrasi. Dan berharap warga Masyarakat untuk datang ke tempat Pemungutan Suara TPS pada Tanggal 19 April 2025, gunakan hak pilih anda dengan baik dan benar,” lanjut Edi Damansyah.
Sementara itu Rinda Destianti mengatakan,
“Jumlah besaran dana hibah yang disiapkan pada Pemilihan Suara Ulang untuk Kabupaten Kutai Kartanegara menelan biaya sebesar 62,432 Milyar dari pagu usulan PSU KPU Kukar, Bawaslu, Kodim 0906 / Kukar, Kodim 0908 Bontang, Polres Kukar serta Polres Bontang. sebesar 82.848 Miliar, jadi ada penghematan dana sebesar 20.416 Miliar yang disetujui Mendagri, dan dalam waktu dekat dana tersebut akan dicairkan,” jelas Rinda.








