Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Pemkab Kukar lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan, kawasan gambut di luar kawasan hutan dalam wilayah Kukar. Penandatanganan ini dilakukan Bupati Edi Damansyah dengan Wisnu Tjandra Dirut PT Tirta Carbon Indonesia. di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Selasa (06/05/2025).
Bupati Edi mengungkapkan Osu Global menjaga kelestarian lahan gambut jadi gerakan yang sudah dimulai sejak berdekade-dekade lalu. Awal dari kegiatan pengelolaan lahan basah dan konversi lahan gambut ini dimulai sejak kebakaran besar di Indonesia yang terjadi tahun 2015 lalu.
Dan berdasarkan dari data kementerian LHK sejak tahun 2015-2019 kebakaran lahan Indonesia mencapai luasan +4,4 jt Hektar dan 50% area terbakar adalah lahan gambut. Luas lahan gambut di Kukar sendiri mencapai +110.094 Ha atau 4,04% dari total keseleruhan wilayah Kukar.
Bentuk Investasi Baru Bidang Perdagangan Karbon
Lahan gambut tersebar di lima kecamatan; Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Wis dan Muara Kaman. Kerjasama dengan PT Tirta carbon Indonesia ini juga merupakan bentuk investasi baru, terutama dibidang perdagangan karbon.
“Kawasan yang dibentuk ini akan difokuskan pada upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Untuk itu kerjasama ini akan berjalan dengan baik jika, mulai dari jajaran pemerintahan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga kepala desa, untuk mengawal pelaksanaan investasi ini secara serius dan bisa berjalan dengan baik, karena investasi disektor perdagangan karbon ini merupakan hal yang baru,” ungkapnya.
Bupati Edi juga berharap, masyarakat ikut mendukung rencana investasi karbon agar bisa berjalan lancar dan memberi manfaat. Tidak hanya untuk lingkungan tapi kesejahteraan masyarakat sekitar lahan gambut.
Pemkab Kukar sendiri sangat fokus dalam pengelolaan serta penanganan rawa dan gambut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kukar no 18 tahun 2016, terkait Pengelolaan Rawa dan Gambut.
Perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca meningkatkan kesadaran secara global. Sehingga munculah pengelola lahan gambut atau mangrove dan menjadi trend bisnis perdagangan karbon.
Pemerinta RI juga mengatur tata cara perdagangan karbon ini melalui Permen LHK no 7 tahun 2021, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati no 17 tahun 2025.
Dan kerjasama kemitraan bersama PT Tirta Carbon Indonesia merupakan cara Pemda mendukung program pelestarian rawa juga gambut. Restorasi serta konservasi lahan gambut bisa terwujud dengan pendekatan yang tepat dari pemangku kepentingan, tindak pencegahan dan mitigasi kerusakan lahan gambut itu sendiri.
“Semoga dengan ditandatanganinya Perjanjian kerja Sama ini, menjadi landasan awal Pemkab Kukar dalam turut serta mengurangi dampak emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Sehingga berdampak positif terhadap peningkatan investasi daerah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan ini juga tampak hadir Sekda Kukar, Kepala DPMPTSP Kukar, Camat dan Kades wilayah yang memiliki lahan gambut.








