Pendamping Desa Ditempatkan di Wilayah Prioritas, Siap Kawal Dana dan Program RT

Kepala DPMD Kukar, Arianto
Kepala DPMD Kukar, Arianto

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah menyelesaikan proses rekrutmen pendamping desa untuk tahun 2025.

Para pendamping yang telah dinyatakan lolos seleksi kini memasuki tahapan penandatanganan kontrak kerja dan bersiap menjalankan tugas di wilayah penempatan masing-masing.

Bacaan Lainnya

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa pendamping yang ditugaskan memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian merupakan rekrutmen baru, sedangkan lainnya merupakan hasil promosi dari Pendamping Lokal Desa (PLD) yang dinilai memenuhi kualifikasi untuk naik tingkat menjadi pendamping di tingkat kecamatan.

“Para pendamping kecamatan tidak hanya mengoordinasikan kegiatan di tingkat desa, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara desa dan pemerintah kabupaten. Mereka kami tempatkan di empat kecamatan, terutama di wilayah pesisir dan hulu Mahakam,” jelas Arianto.

Empat kecamatan yang menjadi fokus penempatan yakni Samboja Barat, Samboja, Kota Bangun Darat, dan Muara Muntai. Di samping itu, sejumlah desa dan kelurahan juga menerima tambahan tenaga pendamping, yang sebagian besar berasal dari masyarakat lokal.

Pendamping desa memiliki peran strategis dalam mendampingi pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.

Kukar sendiri menjadi salah satu dari dua kabupaten di Kalimantan Timur, bersama Berau, yang secara khusus mengembangkan program pendamping desa.

Salah satu program utama yang menjadi fokus pendampingan adalah pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT), dengan alokasi anggaran sebesar Rp50 juta per RT setiap tahunnya. Pendamping ditugaskan memastikan agar pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan, tepat guna, dan tepat sasaran.

Selain mendampingi pelaksanaan program pembangunan, para pendamping juga berperan dalam mendukung kelancaran administrasi desa, termasuk aspek pengelolaan keuangan. Tugas ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta regulasi pelaksana dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami memberikan mandat kepada para pendamping untuk membantu mendata dan membina lembaga kemasyarakatan desa yang ada. Mereka juga dibekali pemahaman mengenai tugas-tugas wajib yang harus dijalankan pemerintah desa, agar proses pendampingan dapat dilakukan secara maksimal,” ujar Arianto.

Ia menambahkan, keberadaan pendamping desa sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas tata kelola desa. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan yang intensif, diharapkan pembangunan desa dapat berlangsung lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan.

Pos terkait