Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – H Heriansyah, Inspektur Daerah Kukar membuka kegiatan pendampingan pendampingan pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri – SPIP Terintegrasi Tahun 2025, di Aula Maratua Kantor BPKP Perwakilan Kaltim, Senin (16/06/2025).
Kabag Pembangunan Setkab Etty Sumarni, Kabag Ortal Pipin Indera Yuni dan sejumlah OPD lainnya tampak turut hadir. Berdasarkan penuturan dari ketua panitia yakni Etty Sumarni yang didampingi Ismael menjelaskan, kegiatan tersebut digelar oleh Bagian Pembangunan Setkab Kukar diikuti sekitar 40 peserta dari sejumlah OPD di Kukar.
Asisten I, II, III, Tim PM-SPIP PEMDA dari unsur : BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi, dan Bagian Administrasi Pembangunan serta Tim Pemantauan Pengelolaan Risiko PEMDA (Unit Kepatuhan) : Ketua Tim (dibawah koordinasi Asisten I, II, III).
Sedangkan narasumbernya dari BPKP Provinsi Kaltim yakni Robertus Gatot Megantoro Korwas Bidang APD, Sri Rahayu Rakhmaningsih, Arum Puji Rahayu, Indah Nur Aisyah. Berlangsung selama dua hari mulai tanggal 16 – 17 Juni 2025.
Sunggono, Sekda Kukar dalam pesan tertulis yang dibacakan Heriansyah mengungkapkan, UU di bidang keuangan negara membawa implikasi terhadap keperluan pada sistem pengelolaan keuangan negara lebih akuntabel dan transparan.
Hal ini baru bisa dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan terutama di instansi masing-masing. Dengan begitu penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah.
Meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Agar bisa terwujud dibutuhkan sistem yang dapat meyaknikan dan memadai suatu tujuan dapat tercapai bisa diraih secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dalam setiap aktivitas organisasi yang dijalankan secara berkelanjutan oleh pimpinan beserta seluruh pegawai. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi, melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, penyajian laporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sendiri merupakan bentuk pengukuran terhadap tingkat kematangan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian. Prosesnya meliputi penilaian mandiri oleh manajemen pemerintah daerah, penjaminan kualitas oleh APIP daerah, dan evaluasi oleh BPKP terhadap hasil penilaian mandiri tersebut. Fokus utama dalam penilaian tingkat maturitas SPIP terintegrasi meliputi unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai cerminan penerapan manajemen risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai ukuran atas capaian pencegahan dan penanganan risiko korupsi, serta Kapabilitas APIP.
Disampaikan pula bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada periode sebelumnya, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berada pada Level 3 (Terdefinisi). Berdasarkan evaluasi tahun 2024 lalu, pemerintah daerah meraih predikat level 3 dengan skor penilaian SPIP sebesar 3,371, skor MRI sebesar 3,40, dan IEPK sebesar 2,856.
“Atasnama Pemkab Kukar sangat mengapresiasi kepada bapak dan ibu sekalian atas seluruh proses dan upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan level maturitas SPIP. Kita patut mensyukuri bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2024, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai salah satu perwujudan tujuan penerapan SPIP, yaitu keandalan laporan keuangan, hal tersebut tentu menjadi sebuah indikasi keberhasilan penerapan SPIP.”
“Namun demikian, hasil pemeriksaan masih mengungkap pula berbagai permasalahan yang masih perlu ditindaklanjuti, permasalahan yang mengindikasikan kelemahan sistem pengendalian. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus terus dilakukan, dimonitor, dievaluasi dan dinilai untuk mengukur progres yang telah dicapai, mengidentifikasi masalah yang menghambat target dan merumuskan solusi pemecahan masalahnya. Perbaikan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, kita semua tentu berharap bahwa capaian atas penilaian maturitas SPIP benar.”
Pemkab Kukar juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan dan pendampingan yang telah diberikan secara konsisten. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para kepala perangkat daerah dan seluruh peserta yang hadir, atas komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan yang telah diamanahkan, guna mendukung terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Korwas Bidang APD, Robertus Gatot Megantoro, turut mengungkapkan apresiasinya.
“Terima kasih sekaligus mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Kukar, dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sekaligus sebagai langkah dan upaya dalam kualitas pengisian kertas kerja, pihaknya berharap agar dalam pemenuhan dokumen evidence penilaian dapat segera ditindak lanjut. Pemkab Kukar kualitasnya sudah maju semoga melalui kegiatan ini ada peningkatan, terimplementasi nilai, sekaligus mendorong Pemkab Kukar atau OPD agar lebih efektif dalam penilaian.”








