Pengukuran Status Desa Berubah, Kukar Siap Terapkan Indeks Desa Format Baru

Transformasi besar dalam sistem pengukuran status desa tengah berlangsung di seluruh Indonesia. Jika sebelumnya dikenal dengan nama Indeks Desa Membangun (IDM), kini pengukuran tersebut telah beralih menjadi Indeks Desa dengan indikator yang lebih kompleks dan menyeluruh.

Tenggarong – Transformasi besar dalam sistem pengukuran status desa tengah berlangsung di seluruh Indonesia. Jika sebelumnya dikenal dengan nama Indeks Desa Membangun (IDM), kini pengukuran tersebut telah beralih menjadi Indeks Desa dengan indikator yang lebih kompleks dan menyeluruh.

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi salah satu daerah yang bersiap penuh dalam mengikuti perubahan format ini.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa perubahan ini tidak sekadar pergantian nama, melainkan mencakup penambahan signifikan pada indikator yang digunakan dalam menilai kondisi desa.

“Dari yang awalnya hanya tiga indikator, sekarang menjadi enam indikator variabel,” ujarnya, pada Sabtu (28/6/2025).

Indeks sebelumnya hanya mengukur aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kini, ditambahkan pula indikator ketahanan, termasuk data statistik dan potensi wilayah.

Perubahan ini dirancang pemerintah pusat untuk menghasilkan pemetaan status desa yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Salah satu indikator yang kini digunakan berkaitan dengan ketahanan yang berhubungan dengan data statistik,” kata Arianto.

Ia menyebut bahwa penginputan data berdasarkan format baru sudah mulai dilakukan di seluruh desa. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi karena mencakup data multi sektor yang sebelumnya tidak termasuk dalam IDM.

“Saat ini proses pembaruan dan penginputan data indeks desa sedang berlangsung,” ujarnya.

Dengan perubahan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memfasilitasi desa-desa agar mampu menyusun data yang lengkap dan akurat.

“DPMD Kukar telah mengawali langkah ini dengan berbagai koordinasi lintas sektor, termasuk pendamping desa dan gugus tugas dari kementerian,” tandasnya.

Pos terkait