Tenggarong – Dalam upaya memperkuat struktur sosial di tingkat akar rumput, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah memfokuskan langkahnya pada penataan dan pemberdayaan lima lembaga kemasyarakatan desa.
Lima pilar sosial ini meliputi Rukun Tetangga (RT), Bina Keluarga dan Kesejahteraan (BKK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, serta Karang Taruna.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar menyampaikan bahwa peran lima lembaga ini sangat vital dalam mendukung pembangunan dan layanan masyarakat di desa maupun kelurahan.
“Kami membina langsung lima lembaga kemasyarakatan desa. Saat ini saja, jumlah RT sudah mencapai 3.154, Posyandu 816 unit, dan Karang Taruna ada 237. Ini potensi luar biasa jika dikelola secara sistematis dan legal,” ujarnya.
Sayangnya, ia menyebut belum semua desa memahami pentingnya legalitas kelembagaan. Masih banyak yang hanya mengandalkan Surat Keputusan (SK) pengurus tanpa dasar Peraturan Desa (Perdes), yang padahal merupakan syarat utama dalam pengakuan hukum.
“Banyak desa yang SK-nya tumpang tindih, bahkan kelembagaan dan pengurus disatukan dalam satu dokumen. Ini tidak sesuai aturan, dan itu menjadi salah satu tantangan besar kami di lapangan,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, DPMD Kukar gencar melakukan sosialisasi dan edukasi ke desa-desa, khususnya menyasar lokus yang akan didampingi langsung. Pendampingan ini bertujuan membantu desa menyusun kelembagaan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
Tak hanya penataan struktur, DPMD Kukar juga aktif dalam program pemberdayaan kelembagaan. Mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas, bantuan operasional seperti dana Rp50 juta bagi PRT, hingga insentif bagi RT dan pengelola posyandu yang aktif di pelayanan sosial masyarakat.
Bahkan, pihaknya turut memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para ketua RT sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Tapi demikian, tantangan tidak berhenti di aspek administrasi atau fasilitas.
“Yang paling berat adalah bagaimana memberdayakan lembaga-lembaga ini agar betul-betul menjadi penyambung lidah masyarakat dalam proses pembangunan desa,” katanya.
Ia mengakui masih ada dinamika internal dan tarik-menarik kepentingan yang kerap menghambat kolaborasi antarlembaga.
Sebagai langkah strategis berikutnya, DPMD Kukar tengah menyiapkan media edukasi yang akan memperjelas peran dan fungsi masing-masing lembaga kepada masyarakat luas.
“Kami sedang menyusun narasi video edukasi yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas. Harapannya, informasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan memperkuat pengawasan serta partisipasi warga,” tutupnya optimistis.
Dengan tata kelola yang semakin rapi dan partisipasi yang diperkuat, lima lembaga kemasyarakatan desa ini diharapkan benar-benar menjadi motor penggerak kemajuan di tingkat lokal.








