Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Saksikan Penandatanganan BAST KRS

Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Sunggono selaku Sekda Kukar yang didampingi oleh Plt Dafip Haryanto Kepala DPPKB Kukar menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, data Keluarga Berisiko Stunting tahun 2024, dari dr Nurizky Permanajati yang merupakan Kemndukbangga/kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Eksklusif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Kamis (13/3/25).

Dafip Haryanto mengungkapkan kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Kaltim pada Pemkab Kukar dalam rangka pemanfaatan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), pada perangkat daerah Kabupaten Kukar.

Bacaan Lainnya

Penandatangan Berita Acara Serah Terima KRS

12 DPO melakukan penandatanganan BAST KRS yakni dilakukan oleh; Dinas Koperasi dan UMKM. DInas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perikanan dan Keluatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda, dan Dinas Pertanian dan Peternakan.

Selain itu, dr Nurizky Permanajati selaku Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim mengungkapkan tujuan serah terima data verval KRS ini bertujuan untuk penanganan stunting Kabupaten Kukar tahun 2024 sesuai Perpres no. 72 tahun 2021.

Hal ini berkaitan dengan percepatan penurunan angka stunting, dalam prosesnya terdapat indikator yang harus dipenuhi sekaligus menjadi tanggung jawab semua Organisasi Perangkat Daerah.

 

“Jadi data yang kita punya itu kita bagi ke SKPD pengampun agar didalam penanganan nya mengacu pada data tersebut, poin penting nya adalah dengan membagi data agar data ini bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan dari instansi itu,” ungkap dr Nurizky Permanajati

 

Pemkab dan Instansi Terkait Bekerjasama

Sunggono mengungkapkan Pemkab Kukar bersama Dinas Instansi terkait lainnya, serta pemangku kepentingan dan seluruh stakeholder melakukan kerjasama dan kolaborasi terbaik dalam penanganan stunting di Kukar.

Kegiatan penanganan tersebut berjalan lancar. Terkait dengan data potensi warga Kukar yang termasuk KRS yang diterima BKKBN Kaltim, Sunggono mengharapkan dinas instansi atau OPD segera mempelajari sera menindaklanjutinya.
Data akan menjadi dasar dinas instansi yang mempunyai kewenangan untuk intervensi sensitif untuk menyelesaikannya melalui beberapa program terkait tupoksinya. Ia berharap kepada OPD dapat mempelajari data serta mengolahnya secara berbasis parsial.

Nantinya data KRS dapat diketahui secara pasti bukan hanya berdasar pada data di atas kertas. Jika mengetahui dara secara pasti berbasis parsial akan terlihat jelas kondisinya sehingga tidak terjadi kesalahan intervensi dari OPD.

 

Sunggono mengungkapkan “jangan sampai nanti mereka hanya melihat data diatas kertas saja kemudian membuat program hanya kira kira saja seperti yang mereka lakukan selama ini ada yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. “

 

““Mudah – mudahan dengan cara seperti itu penanggulangan stunting di Kukar jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Apalagi kebijakan Bupati Kukar saat ini bukan hanya pada penanganan anak stunting saja tapi lebih kepada tidak adanya penambahan kasus anak stunting baru ( New Zero Stunting ). Kalau penanganan anak stunting intervensinya sudah jelas di Kukar telah dilakukan pendampingan atau pengobatan melalui dokter anak yang terkoordinasi dengan rumah sakit,” jelas Sunggono lagi.

 

Pos terkait