Arfan Soroti Rencana Penghapusan Bankeu, DPRD Kaltim Siap Kawal Aspirasi Masyarakat

SANGATTA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Arfan, mengkritisi wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap kelangsungan pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat di daerah.

Hal itu disampaikan Arfan setelah menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Sangatta.

Arfan mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai penghapusan Bankeu berkembang dalam forum Badan Anggaran DPRD Kaltim. Usulan tersebut, kata dia, langsung mendapat penolakan dari para legislator karena menyangkut kepentingan masyarakat di daerah pemilihan.

“Kami di DPRD secara tegas menyatakan tidak sepakat,” kata Arfan. Menurutnya, Bankeu merupakan instrumen penting untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di setiap daerah pemilihan.

Sebagai wakil rakyat dari Kutai Timur, Berau, dan Bontang, Arfan menjelaskan bahwa Bankeu selama ini memiliki fungsi strategis dalam membantu pembiayaan berbagai program pembangunan yang belum mampu diakomodasi APBD kabupaten maupun program reguler pemerintah provinsi.

Melalui skema tersebut, sejumlah kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan, mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan, peningkatan fasilitas pelayanan publik hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ia menilai keberadaan Bankeu bukan sekadar mekanisme transfer anggaran, melainkan salah satu jalur penting yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi.

Arfan juga mengaku khawatir karena alokasi Bankeu hingga saat ini disebut belum muncul dalam kamus usulan penyusunan anggaran provinsi. Jika benar dihapus, menurutnya banyak usulan pembangunan masyarakat akan kehilangan sumber pembiayaan.

“Jika Bankeu ditiadakan, pembangunan di daerah yang bersumber dari usulan langsung masyarakat terancam terhambat,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan pembahasan mengenai kebijakan tersebut belum final. DPRD Kaltim akan terus melakukan pembahasan bersama pemerintah provinsi agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Arfan berharap sinkronisasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tetap terjaga sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya karena perubahan kebijakan anggaran.

“Kami akan terus kawal agar aspirasi masyarakat di daerah tidak terputus hanya karena perubahan kebijakan di tingkat provinsi,” tegasnya.(adv)

Pos terkait