Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda diminta tidak hanya berfokus mempercantik wajah kota melalui pembangunan ruang publik dan kawasan ikonik. Penanganan persoalan banjir yang masih berdampak terhadap aktivitas masyarakat juga harus menjadi prioritas dalam arah pembangunan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan pembangunan fasilitas publik seperti Teras Samarinda patut diapresiasi karena dapat menambah daya tarik kota. Namun, menurutnya, pembangunan tersebut perlu diimbangi dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Ia mengakui persoalan banjir bukan perkara sederhana yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang, anggaran memadai, serta koordinasi lintas instansi untuk mengurangi risiko genangan di berbagai wilayah.
“Untuk menghilangkan sama sekali banjir di Samarinda memang tidak mungkin. Cukup sulit, butuh waktu,” ujarnya, Senin (12/10/2026).
Arie menilai penanganan banjir harus melibatkan Pemkot Samarinda, Pemprov Kalimantan Timur, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS). Pembagian kewenangan antarlembaga perlu diselaraskan agar program pengendalian banjir dapat berjalan secara terintegrasi.
Salah satu upaya yang perlu diperhatikan adalah normalisasi sungai dan pembenahan sistem aliran air. Sungai Karang Mumus menjadi kawasan yang menurutnya membutuhkan perhatian dalam upaya mengurangi risiko banjir.
“Upaya Pemerintah Samarinda mengatasi banjir sejauh ini sudah cukup bagus. Penanganan banjir memang tidak bisa hanya pemkot, tetapi juga mesti dibantu pemprov dan balai sungai,” jelasnya.
Di tengah berbagai proyek penataan kota, Arie mengingatkan pemerintah agar lebih cermat menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya bangunan monumental, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
“Kami ingin pemerintah jangan hanya memperbanyak proyek monumental, tetapi tangani juga masalah-masalah mendasarnya masyarakat. Saya kira kalau pemerintah fokus, persoalan pembangunan di Samarinda bisa kok ditangani,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan kota berjalan seimbang, sehingga penataan kawasan perkotaan tetap berlangsung tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman banjir. (Adv/ DPRD Samarinda)








