SANGATTA — Di atas kertas, angka itu tertera jelas: 10.112 anak. Namun, bagi Heri Purwanto, angka tersebut bukan sekadar statistik di atas meja birokrasi, melainkan persoalan mendesak yang menuntut kerja cepat dan kehadiran nyata negara di tengah-tengah masyarakat.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur ini tahu betul, membiarkan ribuan anak tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) berarti membiarkan masa depan daerah itu meredup perlahan.
Hingga kini, dari total 10.112 anak yang masuk dalam daftar, jajaran Disdikbud Kutim telah merampungkan verifikasi terhadap 5.531 data.
Sementara itu, 4.579 data lainnya masih berproses di lapangan. Kendati validasi data penting untuk memastikan ketepatan sasaran, Heri menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah bukanlah sekadar merapikan angka, melainkan memastikan anak-anak tersebut benar-benar kembali mengenyam pendidikan.
“Yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan mereka ke sekolah, baik melalui jalur formal maupun non-formal seperti paket A, B, dan C,” ujar Heri saat ditemui di Ruang Rapat Disdikbud Kutim.
Strategi Jemput Bola dan Tantangan Lapangan
Menyadari luasnya wilayah Kutai Timur dan tantangan geografis yang ada, pemerintah tidak tinggal diam menunggu bola. Disdikbud menggandeng Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk turun langsung menyisir kantong-kantong wilayah yang membutuhkan intervensi.
Tak sekadar mengimbau, langkah taktis berupa “jemput bola” digencarkan. Kelompok-kelompok belajar baru bahkan sengaja dibuka di kawasan-kawasan yang selama ini sulit menjangkau akses PKBM, seperti di Kecamatan Sandaran, Kaliorang, dan Kaubun.
Meski demikian, upaya pemetaan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Dalam proses pencocokan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tim menemukan sekitar 2.000 data ATS yang “ghaib” atau tidak ditemukan keberadaannya saat didatangi.
Sebagai gambaran, di Desa Sukarahmat, dari 161 data ATS yang tercatat, sebanyak 108 anak ternyata sudah tidak berada di tempat saat diverifikasi secara langsung. Kondisi ini mengindikasikan tingginya mobilitas penduduk—seperti keluarga yang berpindah domisili demi mencari penghidupan—yang kerap luput dari pemutakhiran data kependudukan.
“Data-data yang tidak ditemukan ini sudah kami sampaikan ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikdasmen RI dan dikoordinasikan dengan Dirjen Adminduk agar tidak menjadi beban statistik bagi Kutai Timur,” tegas Heri.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Bekal Wirausaha
Menangani persoalan anak tidak sekolah tentu bukan hanya urusan sektor pendidikan semata. Sadar akan kompleksitas masalah sosial di baliknya—mulai dari faktor ekonomi hingga lingkungan—Disdikbud Kutim merangkul jejaring lintas instansi.
Mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Disdukcapil, Dinas Sosial, hingga organisasi kemasyarakatan seperti PKK, dilebur dalam satu gerak langkah bersama.
Pendekatan yang dirancang pun tidak setengah-setengah. Selain memberi akses pendidikan setara agar mereka memiliki ijazah dan kesempatan belajar yang layak, anak-anak ini juga akan dibekali dengan keterampilan wirausaha. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan tunas-tunas pelaku UMKM baru di Kutai Timur, sekaligus memutus rantai kemiskinan yang kerap menjadi akar dari putusnya jenjang pendidikan.
Melalui kerja kolosal yang melibatkan lintas sektor ini, Heri menyimpan asa yang besar. Ia menargetkan penurunan angka ATS yang signifikan dapat tercapai menjelang akhir tahun. Pada akhirnya, ikhtiar ini diarahkan untuk satu tujuan utama: memastikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Kutai Timur.(adv)








