Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Ahyani Fadianur Diani Asisten II Kukar, membuka pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi 2025, untuk seluruh perangkat daerah Kukar, di Ruang Serbaguna Dispora, Kamis (29/05/2025).
Diikuti oleh para asesor perwakilan perangkat daerah dan kecamatan. Tampak hadir Camat, para kepala perangkat daerah, unsur Forkompimcam, serta Kepala Bagian Setdakab Kukar.
Pentingnya Lingkungan Pengendalian Efektif
Ahyani mengungkapkan filosofi unsur kegiatan pengisian kertas kerja SPIP dan Manajemen Resiko bagi Pemda, yakni menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pengendalian efektif. Melalui identifikasi, pengelolaan risiko juga merupakan aktivitas pengendalian tepat agar bisa mencapai tujuan dari organisasi.
SPIP terintegrasi juga memastikan setiap kebijakan, program serta kegiatan Pemda bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Dan mekanisme pengendalian jelas dalam setiap prosesnya bisa mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
SPIP yang terintegrasi pula akan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mendeteksi potensi kecurangan sejak dini. Pemda bisa mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi, suap hingga penyimpangan pengelolaan anggaran.
SPIP sangat membantu sekali dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penyusunan serta pengelolaan anggaran secara efektif. Dapat mengurangi pemborosan serta kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah dibelanjakan benar-benar digunakan untuk kebutuhan publik.
Pemda memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, diperlukan sinergi tiga komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kinerja.
SPIP berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengendalikan risiko serta meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Di sisi lain, Manajemen Risiko membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menilai, dan merespons berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Sementara itu, Manajemen Kinerja berperan dalam mengukur capaian serta mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintahan secara berkelanjutan.
Integrasi ketiga komponen ini diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Manfaatnya antara lain peningkatan akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, pengurangan risiko birokratis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam proses penilaian SPIP, peran asesor menjadi sangat krusial. Asesor dituntut untuk mampu melakukan evaluasi secara objektif dan independen terhadap pengendalian intern di lingkungan perangkat daerah.
Selain itu, asesor juga harus dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan atau kekurangan dalam sistem pengendalian intern perangkat daerah. Serta bisa memberi rekomendasi perbaikan agar bisa meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.
Para asesor ditekankan supaya serius menyimak materi juga penjelasan mengenai tata cara Pengisian Kertas Kerja SPIP. Tujuannya agar hasil isian kertas kualitas dan kuantitasnya sesuai kebutuhan Pemda dan ketentuan sesuai peraturan yang ada.
Dengan begitu asesor harus bisa memberikan data yang bisa digunakan pemda dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern, meningkatkan akuntabilitas juga mengurangi resiko.
““Semoga dampak dari kegiatan ini dapat membantu asesor meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam mengisi kertas kerja SPIP dan melakukan penilaian yang efektif, semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan level penilaian SPIP Kabupaten Kutai Kartanegara,” demikian ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah.








