Penguatan Lembaga Masyarakat Jadi Fondasi Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kukar

Evaluasi Program Strategi Penataan dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Strata Daya) digelar bersama delapan desa dan kelurahan lokus kegiatan, Rabu (28/5/2025) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.
Evaluasi Program Strategi Penataan dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Strata Daya) digelar bersama delapan desa dan kelurahan lokus kegiatan, Rabu (28/5/2025) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menegaskan komitmennya memperkuat fondasi pembangunan berbasis masyarakat.

Hal ini diwujudkan melalui evaluasi program Strategi Penataan dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Strata Daya), yang digelar bersama delapan desa dan kelurahan lokus kegiatan, Rabu (28/5/2025) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Bacaan Lainnya

Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar menyatakan, penguatan lembaga kemasyarakatan bukan hanya soal legalitas, tetapi menjadi kunci dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

“Selama ini banyak lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang belum memiliki dasar hukum kuat. Padahal, mereka berperan langsung dalam menyerap dan mengawal kebutuhan masyarakat,” ujar Asmi.

Menurutnya, penataan ini berlandaskan regulasi yang jelas, seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, serta Perbup Kukar Nomor 38 Tahun 2022 tentang pembentukan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan lembaga adat.

Dari delapan desa dan kelurahan yang menjadi lokus kegiatan, pihaknya menemukan beberapa wilayah yang telah menunjukkan progres positif, salah satunya Desa Loa Pari. Desa tersebut telah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perumusan peraturan desa terkait kelembagaan.

“Kami melihat adanya kesadaran dari pemerintah desa untuk memperkuat struktur sosial yang mendukung pembangunan dari bawah. Ini langkah maju,” katanya.

DPMD Kukar juga menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan di kelurahan, bukan hanya di desa. Pasalnya, keberadaan LKD di wilayah kelurahan kerap luput dari perhatian, padahal kebutuhan masyarakat urban juga memerlukan wadah partisipatif yang solid.

Melalui evaluasi ini, DPMD berharap hasil penataan kelembagaan dapat segera difinalisasi menjadi Peraturan Desa (Perdes) dan menjadi acuan kelembagaan yang sah dan berfungsi maksimal.

“Langkah ini bukan hanya administratif, tetapi langkah awal menciptakan tata kelola desa dan kelurahan yang lebih kuat, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Asmi.

Pos terkait