Bandara Uyang Lahai Jadi Prioritas, Pemkab Kutim dan Perusahaan Sepakati Skema Pembiayaan Bersama

SANGATTA – Rehabilitasi Bandara Uyang Lahai mulai memasuki tahap persiapan setelah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Telen, Kombeng, dan Muara Wahau menyepakati pola pembiayaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan konektivitas wilayah pedalaman yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Arau, Sekretariat Kabupaten, merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Ardiansyah Sulaiman untuk menghadirkan solusi pembiayaan infrastruktur melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kutim, Masrianto Suriansyah, mengatakan hasil rapat menghasilkan kesepakatan awal mengenai pembagian tanggung jawab pendanaan secara proporsional. Fokus pekerjaan akan diarahkan pada peningkatan kualitas landasan pacu Bandara Uyang Lahai.

“Alhamdulillah, hasil rapat hari ini menghasilkan pembagian secara proporsional terhadap pembiayaan rehabilitasi Bandara Uyang Lahai. Yang menjadi prioritas adalah peningkatan dan optimalisasi runway,” ujar Masrianto.

Ia menjelaskan, proyek rehabilitasi akan mencakup peningkatan runway sepanjang 800 meter dengan lebar 30 meter. Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keselamatan penerbangan sekaligus memperluas pelayanan transportasi udara menuju kawasan pedalaman Kutim.

Kebutuhan anggaran sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp44,8 miliar. Namun, nilai tersebut belum bersifat final karena masih menunggu hasil verifikasi teknis dari tim engineering masing-masing perusahaan yang akan dilibatkan dalam proyek.

“Hitungan sementara sekitar Rp44,8 miliar. Namun nanti masih akan ditinjau kembali oleh tim engineering dari masing-masing perusahaan,” katanya.

Pembagian kontribusi akan mempertimbangkan skala usaha setiap perusahaan. Untuk itu, Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan Bappeda dan Dinas Perkebunan dalam melakukan pendataan sebagai dasar penyusunan pembagian pembiayaan yang proporsional.

Masrianto juga mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan memberikan respons positif terhadap rencana rehabilitasi bandara. Menurutnya, seluruh pihak memahami bahwa pembangunan infrastruktur tersebut akan memberi manfaat luas bagi masyarakat maupun aktivitas usaha di wilayah pedalaman.

“Alhamdulillah, teman-teman perusahaan sangat antusias untuk membantu mewujudkan Bandara Uyang Lahai yang lebih layak. Semua tentu tetap melalui mekanisme dan aturan yang berlaku di masing-masing perusahaan maupun pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Miau Baru, Luis Langet, menyampaikan apresiasinya atas kesepakatan yang telah dibangun antara pemerintah dan dunia usaha. Menurutnya, bandara yang lebih representatif akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, distribusi logistik, hingga membuka peluang ekonomi dan pengembangan pariwisata di kawasan pedalaman.

“Kami tentu sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang mau bersama-sama memikirkan pembangunan bandara ini,” ujarnya.

Apabila seluruh proses administrasi dan verifikasi selesai sesuai jadwal, pembangunan fisik landasan pacu diperkirakan dapat dirampungkan dalam waktu sekitar tiga bulan. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor ini menjadi contoh percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait