Batas Belanja Pegawai 30 Persen, Pemkab Kutim Sesuaikan Besaran TPP ASN

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyesuaikan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen.

Penyesuaian tersebut mengharuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim menghitung kembali belanja pegawai agar tetap sesuai dengan ketentuan fiskal nasional. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan langkah itu merupakan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah, bukan pengurangan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur.

“Prinsipnya, kami menyesuaikan dengan kemampuan fiskal. Dengan ketersediaan anggaran yang ada, TPP tetap kami pertahankan. Kami juga berkomitmen tidak mengurangi jumlah PPPK seperti yang dilakukan beberapa daerah lain,” ujar Ardiansyah di Sangatta.

Meski demikian, skema penyesuaian tersebut diperkirakan akan berdampak pada penurunan besaran TPP hingga 65 persen bagi kategori tertentu. Ardiansyah memastikan kebijakan itu diterapkan secara proporsional berdasarkan beban kerja dan pangkat, tanpa membedakan perlakuan terhadap aparatur.

“Tidak ada dikotomi atau perlakuan berbeda. Semuanya mendapatkan perlakuan yang setara dalam penyesuaian ini demi memenuhi ketentuan undang-undang,” katanya.

Penyesuaian TPP diperkirakan akan memengaruhi pendapatan bersih sebagian pegawai, terutama mereka yang memiliki kewajiban pinjaman perbankan dengan agunan surat keputusan (SK) pengangkatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dampak yang harus dihadapi seiring penerapan aturan baru mengenai batas belanja pegawai.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum dapat memastikan kapan besaran TPP dapat kembali dipulihkan. Saat ini, pemerintah daerah masih berkoordinasi dan melakukan kajian teknis bersama kementerian terkait untuk mencari formulasi yang sesuai. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan pengelolaan fiskal tanpa mengabaikan kesejahteraan aparatur di tengah penerapan disiplin anggaran nasional.(adv)

Pos terkait