SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman meminta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terus berperan sebagai perekat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sarasehan Kebangsaan dan Rapat Koordinasi (Rakor) FPK Kecamatan se-Kabupaten Kutim di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Senin (27/7/2026).
Kegiatan yang digelar Pemkab Kutim melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tersebut mengusung tema “Memperkuat Persatuan dalam Keberagaman untuk Mewujudkan Harmoni Sosial Menuju Kutai Timur Hebat”.
Ardiansyah mengatakan keberagaman tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, keberagaman suku, budaya, adat istiadat dan agama dapat menjadi modal pembangunan apabila dikelola melalui persatuan.
“Kebersamaan dalam perbedaan adalah modal utama pembangunan. Bangsa Indonesia mampu merajut berbagai perbedaan menjadi kekuatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, pembauran kebangsaan juga berkaitan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Masyarakat yang maju dan harmonis membutuhkan hubungan sosial yang kuat.
Ia menyebut kondisi Kutim yang dihuni masyarakat dengan berbagai latar belakang membutuhkan peran aktif FPK.
“Kutai Timur tetap kondusif karena masyarakat mampu menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Ini harus terus dipelihara dan menjadi kekuatan untuk membangun daerah,” katanya.
Bupati juga meminta tokoh adat, tokoh masyarakat dan paguyuban bersama FPK mendukung program pembangunan pemerintah.
“Saya berharap FPK terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan mengantisipasi berbagai potensi konflik melalui dialog, komunikasi, serta semangat gotong royong,” tegasnya.
Ketua FPK Kutim Albert menyampaikan bahwa organisasi tersebut telah terbentuk di 18 kecamatan. Kepengurusan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai representasi keberagaman daerah.
“Keberadaan FPK kecamatan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan, membangun komunikasi lintas suku, agama, ras, dan budaya,” jelas Albert.
Kegiatan turut menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Densus 88 Anti Teror sebagai narasumber. Peserta memperoleh materi mengenai wawasan kebangsaan dan pencegahan paham radikal.
Sarasehan dan Rakor tersebut diharapkan memperkuat komunikasi antarelemen masyarakat sekaligus menghasilkan rekomendasi yang mendukung terciptanya harmoni sosial di Kutim.(ADV/prokopim/Kutim)








