Bupati Kutai Timur Nilai Sistem Antisuap Penting untuk Jaga Kepercayaan Masyarakat

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui Sertifikasi SNI ISO 37001:2025 di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menilai penguatan sistem antisuap penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. 

Dukungan tersebut disampaikan melalui penandatanganan lembar dukungan oleh Ardiansyah bersama para kepala daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, dan disaksikan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Ardiansyah mengatakan penerapan sistem antisuap memberikan dampak positif terhadap tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, manfaatnya tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan anggaran, pembangunan, dan pelayanan pemerintahan.

“Bagi pemerintah tentu akan semakin positif, berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah. Bagi masyarakat, manfaat dari penguatan sistem antisuap tidak selalu tampak dalam bentuk yang kasatmata. Namun, dampaknya menjalar hingga ke sendi-sendi pelayanan pemerintahan. Anggaran yang lebih terjaga, program pembangunan yang lebih tepat sasaran, hingga meningkatnya keyakinan publik bahwa uang negara dikelola dengan amanah,” jelasnya. 

Sementara itu, Suharyanto menjelaskan penerapan SMAP bertujuan memperkuat integritas BPK RI, mencegah praktik suap, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemeriksaan keuangan negara. Sistem tersebut memungkinkan risiko penyuapan diidentifikasi dan dikelola melalui mekanisme pengawasan yang lebih sistematis. 

Penerapan ISO 37001:2025 juga menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan good governance agar proses pemeriksaan berjalan profesional dan independen.

“Penerapan ini juga menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan good governance agar seluruh proses pemeriksaan berjalan profesional dan independen,” ujar Mochammad Suharyanto. 

Selain itu, SMAP mencakup pengendalian gratifikasi, aturan antipenyuapan, mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblower, serta sanksi terhadap pelanggaran. 

Dukungan pemerintah daerah terhadap sertifikasi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.(adv)

Pos terkait