SANGATTA — Menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, sebanyak 10 perwakilan asosiasi buruh Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengintensifkan komunikasi dengan melakukan audiensi bersama Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di ruang kerjanya. Audiensi ini ditujukan untuk membangun sinergi dan menyampaikan berbagai kendala ketenagakerjaan.
Yoakim Bentara, perwakilan dari Federasi Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FPBM KASBI) Kutim, menuturkan bahwa saluran komunikasi yang terstruktur sangat penting agar penyampaian aspirasi pekerja berjalan lebih sistematis. Salah satu kendala utama yang diangkat adalah kurang aktifnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, LKS Bipartit, dan Dewan Pengupahan Kabupaten.
“Kami melihat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) kurang aktif dalam mengusulkan kebutuhan anggaran untuk menggerakkan lembaga-lembaga tersebut,” terang Yoakim di sela-sela audiensi.
Ia menjelaskan bahwa matinya peran lembaga-lembaga di bawah Distransnaker Kutim berpotensi menyulitkan proses mediasi saat timbul konflik industrial. Pekerja berharap agar persoalan hubungan industrial tidak meluap menjadi aksi unjuk rasa di jalanan.
“Kami berharap persoalan-persoalan ketenagakerjaan bisa diselesaikan melalui meja perundingan, bukan melalui aksi massa di jalan,” kata Yoakim.
Penguatan lembaga-lembaga tersebut dipandang mendesak agar sengketa pekerja dengan pihak perusahaan dapat diurai melalui musyawarah. Komunikasi yang produktif diyakini sanggup menjaga iklim ketenagakerjaan tetap aman dan kondusif.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyambut positif gagasan serta evaluasi yang dilayangkan aliansi buruh. Pihaknya berjanji akan mengurai hambatan operasional yang dialami Distransnaker.
“Saya menyambut baik kehadiran rekan-rekan buruh sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus mitra pembangunan daerah,” tegas Ardiansyah.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Kutim komitmen membenahi tata kelola ketenagakerjaan. “Kami akan memastikan struktur pendukung ketenagakerjaan di Kutim bisa berfungsi secara optimal demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan diakhiri dengan kesepahaman bersama bahwa ketenteraman iklim kerja akan berdampak positif bagi iklim investasi serta kesejahteraan buruh di Kutim.(adv)








