SANGATTA – Program Satu Data Indonesia (SDI) terus didorong sebagai upaya memperkuat kualitas data pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Kehadiran sistem ini dinilai mampu menciptakan informasi yang lebih akurat sekaligus mengurangi perbedaan data antarinstansi.
Masyarakat kini semakin mudah memperoleh informasi resmi melalui portal yang mengintegrasikan data dari berbagai perangkat daerah. Sebelum dipublikasikan, seluruh data terlebih dahulu melalui proses koordinasi dan verifikasi agar sesuai standar yang telah ditetapkan.
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, SDI juga menjadi referensi penting bagi dunia usaha dan akademisi yang memerlukan data terpercaya dalam penyusunan kajian maupun pengambilan keputusan.
Kepala BPS Kutai Timur, Widiyantono, mengatakan kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kalau ada perbedaan data, itu biasa karena tiap instansi punya metode masing-masing. Lewat SDI ini kita samakan supaya bisa dipakai bersama,” katanya.
Ia menambahkan bahwa tujuan SDI bukan sekadar menyatukan angka, tetapi juga memastikan setiap data memenuhi standar yang sama sehingga layak dijadikan acuan.
“Melalui Satu Data Indonesia, kami memastikan data lebih terstandar, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Di tingkat daerah, pengelolaan SDI dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutai Timur yang berperan sebagai wali data. Instansi tersebut mengoordinasikan seluruh perangkat daerah agar menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, pemerintah tetap membatasi akses terhadap informasi tertentu demi menjaga keamanan data pribadi.
“Tidak semua data bisa diakses langsung. Ada aturan dalam Keterbukaan Informasi Publik dan prosedur yang harus dilalui, terutama untuk data sensitif,” jelas Widiyantono.
Ia menegaskan pengamanan sistem informasi juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara sehingga perlindungan terhadap data pribadi tetap terjaga.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian menilai transformasi digital menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Transformasi digital membuka peluang besar meningkatkan tata kelola pemerintahan, namun juga menjadi tantangan dalam kesiapan sistem, SDM, dan keamanan data,” ujarnya.
Pelatihan operator portal SDI yang digelar di Hotel Royal Victoria menjadi salah satu langkah memperkuat kapasitas aparatur. Pemerintah berharap pengelolaan data semakin profesional sehingga pelayanan informasi publik dan perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.(adv)








