Deni Desak Pengamanan Void Diperketat, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar (ist)

Samarinda – Pemanfaatan lubang bekas tambang atau void sebagai sumber air saat musim kemarau perlu disertai pengamanan ketat. Kedalaman ekstrem, dinding curam, hingga permukaan licin berpotensi mengancam keselamatan warga yang mendatangi kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan air.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pemerintah memperketat pengamanan fisik di seluruh kawasan void. Pembatas lokasi dan rambu peringatan bahaya harus tersedia, terutama pada lubang bekas tambang yang berada dekat permukiman masyarakat.

Menurut Deni, penanganan kekeringan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan air, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan warga.

“Warga memang membutuhkan air, tetapi jangan sampai solusi darurat justru menimbulkan masalah baru. Void bukan kolam biasa karena kedalamannya ekstrem dan kualitas airnya belum tentu aman,” kata Deni, Kamis (22/10/2026).

Ia mengingatkan risiko kecelakaan semakin besar apabila anak-anak ikut mendatangi kawasan tersebut. Deni merujuk catatan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur yang menyebut lebih dari 40 anak menjadi korban tenggelam di lubang bekas tambang dalam satu dekade terakhir.

Karena itu, ia mendesak Inspektur Tambang Kementerian ESDM bersama Dinas ESDM Kaltim menginventarisasi seluruh void, baik yang masih aktif maupun pascatambang. Pendataan mencakup status lahan, pemegang izin, kondisi pengamanan, serta pihak yang bertanggung jawab.

Deni juga menegaskan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetap wajib menjalankan tanggung jawab pascatambang, termasuk reklamasi, revegetasi, dan pengamanan lubang.

“Jangan sampai keuntungan pertambangan dinikmati perusahaan, sedangkan risikonya ditanggung warga,” pungkasnya.

Ia mendorong Pemkot Samarinda menyiapkan sumber air alternatif melalui pembangunan embung komunal, kolam retensi, dan sumur dalam. Dengan demikian, kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelayakan lingkungan. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait