Samarinda – Pembangunan drainase di Kota Samarinda dinilai perlu dilakukan secara terintegrasi agar mampu mengurangi risiko banjir. Pemerintah diminta memastikan setiap saluran air, mulai dari lingkungan permukiman hingga saluran utama, terhubung dan bermuara ke sungai.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kebutuhan tersebut semakin mendesak menjelang musim hujan. Menurutnya, Samarinda memerlukan cetak biru atau blueprint yang menggambarkan arah aliran air secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga titik pembuangan akhir.
“Integrasi drainase harus konkret agar aliran air menuju sungai utama jelas arahnya,” ujar Deni, Kamis (22/10/2026).
Ia menilai pembenahan drainase di satu kawasan tidak akan efektif apabila saluran tersebut tidak terhubung dengan jaringan yang lebih besar. Kondisi itu justru berpotensi memindahkan genangan dari satu lokasi ke wilayah lain.
Kawasan Antasari, Jalan Pangeran Hidayatullah, dan Gang Indra menjadi sejumlah titik yang membutuhkan kepastian jalur pembuangan. Karena itu, pemerintah perlu memetakan kapasitas, elevasi, serta arah aliran setiap saluran sebagai dasar perbaikan dan pembangunan.
Deni juga menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun drainase baru. Infrastruktur pendukung seperti kolam retensi, polder, dan pompa harus dioptimalkan sebagai bagian dari satu sistem pengendalian air.
Ia mengakui penanganan banjir Samarinda telah menunjukkan perkembangan dibandingkan satu dekade lalu. Meski demikian, upaya pengurangan genangan tetap harus dilanjutkan.
“Minimal kita lakukan upaya pengurangan dampak dan durasi genangan banjir di Samarinda,” tegasnya.
Perubahan pola cuaca, mulai dari kemarau panjang hingga hujan berintensitas tinggi, juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, pengelolaan air perlu dirancang untuk menghadapi ancaman banjir sekaligus kekeringan.
Selain itu, Deni menyoroti perlunya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena sebagian ruas jalan dan drainase berada di bawah kewenangan provinsi.
Komisi III DPRD Samarinda mendorong sinkronisasi lintas pemerintahan sejak tahap perencanaan. Dengan blueprint terpadu dan koordinasi yang kuat, penanganan banjir diharapkan lebih terarah, mempercepat surutnya genangan, serta mencegah munculnya titik banjir baru. (Adv/ Dprd Samarinda)








