Deni Hakim: Fiskal Daerah Jadi Penghambat Utama Penataan Kawasan Kumuh di Samarinda

Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda (ist)

Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai penataan kawasan kumuh di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, kebutuhan penanganan kawasan kumuh terus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat.

Deni mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki perencanaan untuk menjalankan program penataan kawasan kumuh. Namun, pelaksanaan program tersebut masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah sehingga belum seluruh rencana dapat direalisasikan secara optimal.

“Perencanaannya sebenarnya sudah tersedia, yang menjadi tantangan sekarang adalah kemampuan fiskal daerah,” ujar Deni, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, pagu indikatif untuk program tersebut telah disusun sebagai acuan awal dalam proses penganggaran. Meski demikian, besaran anggaran yang nantinya dapat digunakan tetap akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Pagu indikatif memang sudah disusun. Namun, nanti kemampuan anggaran yang definitif akan menentukan sejauh mana seluruh program penataan kawasan kumuh dapat dilaksanakan,” katanya.

Menurut Deni, penanganan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur permukiman, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih layak, sehat, dan aman. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar program dapat berjalan secara maksimal.

“Kami ingin program pengentasan kawasan kumuh berjalan lebih masif. Namun hingga sekarang, kemampuan fiskal masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Menutup penjelasanya, DPRD, kata Deni akan terus mengawal pembahasan anggaran agar program penataan kawasan kumuh tetap memperoleh perhatian sesuai kemampuan keuangan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait