Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar belum akan menerapkan digitalisasi penuh dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diambil karena belum seluruh desa dinilai siap secara teknis maupun sumber daya.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengadopsi sistem digital tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
“Kami belum berani terapkan aplikasi untuk BUMDes karena kami melihat dulu kesiapan masing-masing desa. Kalau belum siap, ya belum bisa dijalankan,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).
Saat ini terdapat 193 BUMDes aktif di Kukar, namun sebagian besar dinilai belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola sistem digital secara optimal. Untuk itu, DPMD memilih fokus pada pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola terlebih dahulu, sebelum masuk ke tahap digitalisasi.
“Bukan karena tidak mau, tapi karena belum. Kalau dipaksakan padahal belum dibutuhkan, nanti justru tidak berjalan. Kita tidak ingin menciptakan aplikasi yang hanya jadi formalitas tanpa manfaat,” lanjut Arianto.
Ia menambahkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan aplikasi tanpa kajian menyeluruh sering kali tidak berkelanjutan.
Karena itu, penting untuk melihat kebutuhan dan kemampuan implementasi desa sebelum mengembangkan sistem digital baru.
Meskipun demikian, digitalisasi tetap menjadi arah pengembangan jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan desa dan BUMDes. Namun pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif dan kontekstual.
“Yang penting itu bukan sekadar punya aplikasi, tapi aplikasinya bisa digunakan dan membawa manfaat,” tutupnya.








