Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mendorong agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan desa, tetapi hadir aktif sebagai pengawal pembangunan dari dalam.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan pentingnya penguatan peran BPD agar program-program pemerintahan desa berjalan maksimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Peran BPD harus lebih maksimal dalam melakukan pembangunan di desanya,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, BPD memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan desa. Selain mengawasi kinerja kepala desa dan perangkatnya, BPD juga bertugas menyalurkan aspirasi warga serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
Arianto menjelaskan, jika BPD menemukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh perangkat desa, laporan dapat disampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Namun, tindakan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa dasar yang kuat.
“Perangkat desa melakukan hal yang fatal dan telah ditetapkan melanggar hukum, maka akan ditindak tegas dengan pemberhentian jabatan,” tegasnya.
Hingga saat ini, DPMD Kukar belum menerima laporan serius dari BPD terkait pelanggaran atau kelalaian pemerintahan desa.
Ia menyebut pelaksanaan pemerintahan desa di Kukar secara umum masih berjalan baik dan kondusif.
Meski demikian, pihaknya tetap mendorong partisipasi aktif BPD agar fungsi kontrol dan aspirasi di tingkat desa semakin hidup.
“Kami berharap, pembangunan di pemerintah desa lebih maksimal dengan adanya peran BPD,” tutupnya.








