SAMARINDA – Memperingati Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda menggelar diskusi publik bertajuk “Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan AW Syahranie, Minggu (21/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus forum penyusunan gagasan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada rakyat melalui implementasi nilai-nilai Trisakti Bung Karno.
Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, wartawan, hingga anggota legislatif. Para peserta membahas relevansi konsep Trisakti yang digagas Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan Kota Samarinda saat ini.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperdalam pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Trisakti yang mencakup kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Menurutnya, konsep tersebut masih sangat relevan untuk dijadikan pijakan dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran daerah.
“Trisakti Bung Karno ini memiliki banyak manfaat untuk rakyat. Namun selama ini belum banyak dimasukkan sebagai parameter dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan pembangunan,” kata Iswandi.
Ia menilai, apabila ajaran Trisakti diimplementasikan secara konsisten, orientasi pembangunan akan lebih terarah pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata mengejar capaian fisik atau indikator administratif.
“Sebenarnya, jika ajaran Trisakti diimplementasikan dengan benar, orientasinya pasti sebesar-besarnya untuk rakyat. Masalahnya, selama ini parameter ini sering tidak dimasukkan dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan yang berlangsung selama diskusi, Iswandi menyebut banyak aspek pembangunan yang sebenarnya telah memiliki keterkaitan dengan semangat Trisakti, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial kemasyarakatan. Karena itu, seluruh hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Sudah kami simpulkan hasil diskusinya. Nanti akan kami rumuskan lebih lanjut. Secara umum sudah ada beberapa poin yang akan menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Menurut Iswandi, diskusi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial Bulan Bung Karno, melainkan upaya konkret untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan daerah. Berbagai pandangan yang muncul dari peserta akan disusun menjadi poin-poin rekomendasi yang diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi pemerintah.
“Apa yang kita bicarakan hari ini akan dirumuskan menjadi poin-poin masukan. Kami ingin memberikan nilai tambah bagi kebijakan pemerintah kota ke depan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Iswandi juga memberikan catatan kritis terhadap arah pembangunan Kota Samarinda. Ia mengakui pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan sejumlah kemajuan. Namun, menurutnya masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai kerakyatan sebagaimana terkandung dalam Trisakti Bung Karno.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari realisasi program atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang lahir dari kebutuhan dan aspirasi warga cenderung tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebaliknya, kebijakan yang hanya mengatasnamakan rakyat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat berpotensi memunculkan penolakan dan perdebatan.
“Kalau pembangunan itu berdasarkan keinginan rakyat, biasanya tidak menjadi polemik. Tetapi kalau hanya mengatasnamakan rakyat, perdebatannya bisa panjang,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa indikator paling sederhana untuk melihat apakah suatu kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat adalah minimnya gejolak yang muncul di tengah masyarakat.
“Kalau kebijakan lahir dari keinginan rakyat, tidak akan ada polemik. Tapi, jika hanya mengatasnamakan rakyat, tentu itu menjadi debatable,” pungkasnya.
Melalui momentum Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda berharap nilai-nilai Trisakti tidak hanya menjadi bahan diskusi dan kajian akademis, tetapi juga dapat diterjemahkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan mampu memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.








