DPMD Kukar Dorong Akselerasi Koperasi Merah Putih hingga Tingkat Desa dan Kelurahan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, pasca mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan KMP yang digelar di ruang rapat DiskopUKM Kukar, Selasa (10/6/2025) kemarin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, pasca mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan KMP yang digelar di ruang rapat DiskopUKM Kukar, Selasa (10/6/2025) kemarin.

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengakselerasi pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Merah Putih (KMP) di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, pasca mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan KMP yang digelar di ruang rapat DiskopUKM Kukar, Selasa (10/6/2025) kemarin.

Bacaan Lainnya

“Kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi yang membahas langkah strategis pembentukan dan penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kukar,” ujar Arianto.

Menurutnya, hingga saat ini telah terbentuk 237 koperasi desa dan kelurahan, dengan 61 di antaranya telah mengantongi SK dan akta notaris. Sisanya tengah dipercepat proses legalisasinya melalui sinergi lintas sektor. Rapat ini bertujuan menyelaraskan peran semua pihak, mulai dari OPD terkait, kecamatan, kepala desa/lurah, hingga pengurus koperasi.

Arianto menekankan bahwa program ini tidak hanya menunggu arahan dari pusat, tetapi justru harus segera dilaksanakan. Arahan Bupati Kukar Edi Damansyah, menurutnya, sangat tegas koperasi yang sudah legal wajib langsung bergerak.

“Bupati menginginkan agar Kukar bisa menjadi daerah yang mendahului implementasi program ini. Jika koperasi sudah memiliki izin dan legalitas, maka pelaksanaan usaha harus segera dimulai. Tidak boleh menunda-nunda,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan koperasi tidak untuk menyaingi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan bersinergi. Jika BUMDes sudah menjalankan unit usaha dengan baik, koperasi tidak mengambil alih. Namun jika unit usaha BUMDes tidak aktif, koperasi bisa mengisi kekosongan itu.

“Kita akan evaluasi dan petakan, mana usaha yang bisa dijalankan koperasi. Jika memungkinkan, kita dorong koperasi untuk ambil bagian. Intinya, keduanya harus saling mendukung, terutama di desa karena kelurahan tidak memiliki BUMDes,” jelasnya.

Arianto juga menekankan pentingnya peran kepala desa dan kecamatan dalam mendukung program ini. Kepala desa diminta proaktif memfasilitasi pembentukan koperasi, termasuk melalui penganggaran pelatihan dalam APBDes. Kecamatan pun diminta aktif dalam fungsi pembinaan dan pengawasan koperasi.

“Kecamatan wajib berperan aktif, intensif, dan spesifik dalam mendampingi desa dan kelurahan di wilayahnya,” katanya.

Ia turut mengonfirmasi adanya kendala administratif di tiga desa di Kecamatan Marangkayu, yakni Prangkat Selatan, Perangkat Baru, dan Sebuntal. Kendala tersebut kini telah diselesaikan setelah adanya klarifikasi dari notaris terkait pendaftaran online.

“Dengan terbentuknya koperasi-koperasi ini, kami berharap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan dapat lebih cepat tercapai, sekaligus memperkuat kemandirian desa melalui tata kelola usaha yang profesional dan berkelanjutan,” tandasnya.

Pos terkait