Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program percepatan pembangunan dan penataan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di desa dan kelurahan yang terdampak delineasi.
Namun, dalam proses tersebut, Kukar juga menegaskan komitmen untuk menjaga kedaulatan administratif wilayah desa agar tidak terhapus identitasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebutkan, keterlibatan daerah dalam proses delineasi wilayah IKN harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, keterbukaan, serta perlindungan terhadap struktur pemerintahan desa yang telah lama eksis.
“Pemerintah pusat menargetkan seluruh struktur penyelenggaraan pemerintahan berpindah ke IKN secara penuh pada 2028. Maka dari itu, semua wilayah dalam delineasi IKN, baik area inti pusat pemerintahan maupun zona pengembangannya harus dipastikan dalam kondisi administratif yang bersih, jelas, dan tidak tumpang tindih,” ujar Arianto, pada Rabu (11/6/2025).
Meski demikian, Arianto menekankan bahwa dalam proses penataan ulang tersebut, eksistensi desa tidak boleh diabaikan, terlebih jika sebagian wilayah desa berada dalam zona IKN tetapi tidak dihuni oleh penduduk.
Ia mencontohkan beberapa desa seperti Loh Sumber, Loh Sumber Ilir, Loa Duri Ulu, Batuah, Jonggon Desa, dan Sungai Payang yang sebagian lahannya masuk IKN namun tetap aktif secara administratif di bawah Kukar.
“Kami menyampaikan kepada Otorita IKN bahwa apabila wilayah fisik desa kami masuk dalam kawasan IKN namun tidak memiliki pemukiman, maka nama dan status administratif desa itu kami harap tetap berada dalam kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jangan sampai penyesuaian fisik menghapus keberadaan desa sebagai entitas administratif yang sah,” tegasnya.
Arianto juga menyoroti risiko yang mungkin timbul apabila keberadaan desa dihapus dari sistem administrasi Kukar. Hal tersebut dapat berdampak langsung pada kelangsungan pelayanan publik, distribusi anggaran, serta hak-hak masyarakat terhadap pembangunan desa.
“Dengan tetap mempertahankan nama dan status administratifnya, desa masih bisa menerima intervensi program pembangunan daerah, menjaga data kependudukan, serta melanjutkan roda Pemerintahan Desa secara utuh,” tambahnya.
Dalam pandangannya, proses delineasi ini bukan sekadar penyesuaian peta wilayah, melainkan harus menjadi instrumen yang adil bagi semua pihak.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat menampung aspirasi daerah secara serius agar proses pembangunan IKN tidak menimbulkan ketimpangan administratif maupun sosial di wilayah sekitar.
“Kami tidak menolak pembangunan IKN justru kami mendukung penuh. Tapi proses ini harus menghormati kedaulatan wilayah desa, menjaga integritas struktur pemerintahan, serta tidak menghilangkan identitas masyarakat Kukar,” tutupnya.








